BERITAKOTAONLINE.ID – MAKASSAR – Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sulawesi Selatan menyoroti meningkatnya praktik prostitusi online di Kota Makassar yang kini menjadi tantangan sosial dan kesehatan masyarakat.
Fenomena tersebut dinilai kian kompleks di tengah derasnya arus digitalisasi dan kemudahan akses teknologi komunikasi.
Direktur PKBI Sulsel, Andi Iskandar Harun, mengatakan bahwa aktivitas prostitusi kini telah bergeser dari ruang fisik ke dunia digital melalui aplikasi perpesanan, media sosial, dan platform pertemanan daring. Kondisi ini membuat pola transaksi seksual semakin sulit terpantau oleh aparat maupun lembaga sosial.
“Banyak pekerja seks perempuan yang beralih ke platform digital karena merasa lebih aman. Transaksi bisa dilakukan tanpa perlu bertemu langsung, dan ini menyulitkan proses penjangkauan maupun edukasi kesehatan,” ujar Iskandar dalam dialog lintas sektor Kuartal III bersama media lokal yang digelar di Cafe Red Corner, Jalan Pettarani, Makassar, Rabu (22/10/2025).
Dialog tersebut dihadiri oleh perwakilan Dinas Sosial Kota Makassar, UPTD PPA, DP3A Kota Makassar, PT Belito Indonesia, dan sejumlah organisasi masyarakat sipil yang aktif dalam program penanggulangan HIV.
Iskandar menjelaskan bahwa perubahan pola sosial dan ekonomi menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya prostitusi digital. Jika dahulu motif utama seseorang menjadi pekerja seks adalah kemiskinan dan rendahnya akses pendidikan, kini kemudahan teknologi menjadi pemicu baru.
“Perempuan muda bahkan yang masih belasan tahun banyak yang memanfaatkan media sosial untuk memasarkan diri. Mereka tidak sadar risiko kesehatan dan sosial yang dihadapi,” katanya.
PKBI Sulsel mencatat bahwa pekerja seks online lebih sulit dijangkau oleh petugas kesehatan. Upaya pencegahan penyakit menular seksual, termasuk HIV, menjadi terhambat karena komunikasi dilakukan secara tertutup dan anonim.
“Kami melakukan pendekatan virtual atau virtual outreach, tetapi kendalanya mereka jarang mau bertemu langsung untuk pemeriksaan atau menerima alat perlindungan,” tambah Iskandar.
BACA JUGA:
PKBI Sulsel Bekali Ragam Gender Menulis Kisah Perjuangan
PKBI Sulsel Desak Pemerintah Terapkan Swakelola Tipe III, Tangani Lonjakan HIV-AIDS
PKBI menilai perlunya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta penyedia platform media sosial untuk mencegah penyalahgunaan aplikasi sebagai ruang transaksi seksual.
“Kita tidak bisa menutup semua aplikasi, tapi platform perlu ikut berperan mendeteksi akun yang melakukan penyalahgunaan,” tegas Iskandar.
Sementara itu, Koordinator SSR PKBI Sulsel, Nurhayati, menekankan pentingnya penerapan Skema Swakelola Tipe 3 dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil (OMS).
Menurutnya, pendekatan ini memberi keleluasaan bagi OMS untuk menjalankan program secara mandiri dengan tetap berada di bawah arahan dan dukungan pendanaan pemerintah.
“Skema Swakelola Tipe 3 ini lebih adaptif karena OMS memahami kondisi lapangan dan komunitas sasaran yang sulit dijangkau oleh lembaga resmi,” kata Nurhayati.
PKBI Sulsel saat ini melaksanakan program Swakelola Tipe 3 di lima daerah intervensi yaitu Makassar, Jeneponto, Bulukumba, Sidrap, dan Palopo, yang ditetapkan berdasarkan data Kementerian Kesehatan terkait tingginya angka HIV di populasi kunci.
Nurhayati menjelaskan bahwa melalui skema tersebut, PKBI juga mengembangkan Community-Led Monitoring (CLM) untuk mengawasi layanan HIV di fasilitas kesehatan, khususnya puskesmas yang memiliki layanan pemeriksaan dan pendampingan pasien HIV.
“Harapannya CLM bisa diterapkan di seluruh kabupaten dan kota di Sulsel agar pemantauan layanan menjadi lebih transparan dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa dukungan pemerintah daerah dan sektor swasta masih perlu diperkuat untuk memastikan keberlanjutan program.
“Perlu komitmen nyata dari pemerintah daerah agar Swakelola Tipe 3 bisa dimasukkan dalam rencana anggaran tahun depan,” katanya.
BACA JUGA:
Fakta Miris Ratusan Pelajar dan Mahasiswa NTT Idap HIV AIDS, Marak Prostitusi dan Tukar Pasangan
Gowa Penyumbang Terbesar Kedua Penyakit HIV/AIDS di Sulsel, Lihat Rinciannya
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Muh. Akbar, menyatakan kesiapan instansinya bersinergi dengan PKBI dalam penanganan sosial bagi Orang dengan HIV/AIDS (ODHA).
“Pendekatan kami bukan hanya medis, tapi juga sosial dan ekonomi. Kami ingin ODHA mendapat akses bantuan sosial dan pemberdayaan,” ujarnya.
Sedangkan Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak DP3A Kota Makassar, Isnaniah Nurdin, menegaskan pentingnya edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja untuk mencegah perilaku berisiko sejak dini.
“DP3A akan memperkuat edukasi reproduksi di sekolah agar anak-anak memahami pentingnya menjaga diri dari eksploitasi dan penyakit menular,” tutur Isnaniah.
Dialog tersebut menghasilkan kesepakatan untuk membentuk forum koordinasi lintas sektor dan memperkuat mekanisme rujukan bagi ODHA di Makassar.
PKBI Sulsel menegaskan bahwa keberhasilan menekan laju penularan HIV hanya dapat dicapai melalui kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, OMS, dan masyarakat. (*)
Jufri
