BERITA KOTA ONLINE, MAKASSAR – Lembaga Adat Passereanta Firman Sombali (LAPFS) Kerajaan Islam Kembar Gowa–Tallo mengingatkan pemerintah agar menjaga kawasan Lapangan Karebosi sebagai warisan sejarah dan budaya yang memiliki nilai penting bagi masyarakat Makassar.
Organisasi adat tersebut menegaskan, Karebosi tidak boleh diperlakukan semata sebagai aset yang dapat dipertaruhkan demi kepentingan sesaat.
Peringatan itu disampaikan Ketua DPP LAPFS Gowa Tallo, Andi Iskandar Esa Daeng Pasore, melalui keterangan resmi yang diterima media, di Makassar, Kamis (02/7/2026).
Menurutnya, Karebosi merupakan bagian dari identitas Kota Makassar yang menyimpan jejak perjalanan sejarah Kerajaan Islam Kembar Gowa–Tallo.
“Karebosi bukan sekadar tanah atau ruang terbuka hijau. Kawasan ini memiliki nilai historis yang sangat tinggi karena menjadi saksi berbagai peristiwa penting dalam perjalanan masyarakat Makassar. Jangan gadaikan Karebosi demi kepentingan yang mengabaikan sejarah,” tegas Andi Iskandar.
Ia mengungkapkan bahwa sikap tersebut bukanlah hal baru. Sejak 2007, LAPFS Gowa Tallo bersama unsur laskar adat secara konsisten menyuarakan penolakan terhadap berbagai rencana pembangunan maupun perubahan fungsi kawasan Karebosi yang dinilai berpotensi mengurangi nilai sejarah dan budaya yang melekat pada lokasi tersebut.
Menurutnya, pembangunan kota memang merupakan kebutuhan, namun prosesnya harus tetap menghormati warisan leluhur yang menjadi identitas masyarakat. Modernisasi, kata dia, tidak boleh menghapus jejak sejarah yang diwariskan kepada generasi sekarang.
Andi Iskandar menjelaskan, dalam berbagai catatan sejarah, Karebosi memiliki hubungan erat dengan perjalanan Kerajaan Gowa dan Tallo.
Kawasan itu dikenal sebagai ruang publik yang sejak dahulu menjadi tempat berkumpul masyarakat, aktivitas sosial, hingga berbagai momentum penting dalam perkembangan Kota Makassar.
Karena itu, LAPFS meminta agar setiap kebijakan yang menyangkut Karebosi dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan berlandaskan data sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan.
Setiap klaim mengenai status lahan maupun rencana pemanfaatannya harus melalui mekanisme hukum yang berlaku serta melibatkan berbagai pihak yang memiliki kompetensi di bidang sejarah dan kebudayaan.
“Kami mengajak semua pihak untuk mengedepankan transparansi. Jangan sampai keputusan terhadap kawasan bersejarah diambil hanya berdasarkan kepentingan administratif yang tidak jelas tanpa mempertimbangkan nilai sejarah yang terkandung di dalamnya,” ujarnya.
Sebagai lembaga adat yang memiliki komitmen terhadap pelestarian budaya, LAPFS menegaskan akan terus mengawal keberadaan aset-aset sejarah Kerajaan Islam Kembar Gowa–Tallo.
Pengawalan tersebut didukung oleh 15 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LAPFS di Kota Makassar, serta unsur Garda LAPFS dan Srikandi LAPFS.
Selain Karebosi, organisasi tersebut juga berkomitmen menjaga berbagai situs bersejarah lainnya, mulai dari makam para leluhur, benteng-benteng tua, hingga peninggalan budaya yang tersebar di berbagai wilayah Sulawesi Selatan.
LAPFS berharap seluruh pemangku kepentingan, baik Pemerintah Kota Makassar, pemerintah daerah, akademisi, budayawan, tokoh masyarakat, maupun generasi muda dapat bersinergi menjaga dan merawat warisan sejarah yang menjadi kebanggaan bersama.
“Warisan budaya adalah identitas bangsa. Menjaganya merupakan tanggung jawab moral kita bersama agar generasi mendatang tetap mengenal akar sejarah dan jati dirinya,” kata Andi Iskandar.
Melalui pernyataan tersebut, LAPFS ingin menegaskan bahwa pelestarian Karebosi bukan hanya menyangkut persoalan lahan, melainkan juga upaya mempertahankan memori kolektif, nilai budaya, serta kehormatan sejarah Makassar yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. (Tim)
