BERITAKOTAONLINE, BANYUWANGI –Situasi dinamika kebijakan transportasi di Kabupaten Banyuwangi kembali menjadi sorotan.
Forum Ojol Banyuwangi Bersatu (FOBB) menyatakan akan menggelar aksi damai pada Mei 2026 sebagai bentuk protes sekaligus desakan agar Pemerintah Kabupaten Banyuwangi membuka transparansi penuh terkait implementasi program penggunaan transportasi umum dan ojek online (ojol) oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).
Aksi ini disebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan langkah strategis untuk mengawal kebijakan yang dinilai belum berjalan secara merata hingga ke wilayah kecamatan.
Koordinator FOBB, Yudha Okta Mahendra, menegaskan bahwa pihaknya melihat adanya ketimpangan dalam pelaksanaan program ASN naik transportasi umum maupun ojol.
Menurutnya, kebijakan tersebut masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan Banyuwangi, sementara daerah kecamatan seperti Rogojampi, Genteng, dan sejumlah wilayah lainnya belum merasakan dampak ekonomi secara signifikan.
“Poin utama kami adalah meminta program pemerintah Banyuwangi terkait ASN menggunakan transportasi umum atau ojol benar-benar diterapkan menyeluruh sampai kecamatan,” ucap Yudha dalam keterangan tertulisnya kepada awak media, Sabtu (02/06/2025).
“Jangan hanya terpusat di kota. Di Rogojampi, Genteng, dan wilayah lain juga ada driver online yang butuh perhatian,” tambahnya.
FOBB menilai bahwa jika program ini benar-benar dijalankan secara konsisten, maka akan berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan driver online di seluruh wilayah Banyuwangi, bukan hanya di pusat kota.
BACA JUGA:
Ironis, May Day 2026 di Makassar Berubah Jadi Festival, Tuntutan Buruh Belum Terjawab
Kelompok Buruh di Makassar Kritik May Day Fest: Jadi Ajang Rekreasi
Program ASN Naik Ojol Dinilai Hanya Seremonial
Lebih jauh, FOBB juga melontarkan kritik keras terhadap pelaksanaan program yang dinilai hanya bersifat seremonial.
Mereka menyebut adanya praktik di lapangan yang hanya menjadikan driver online sebagai pelengkap dokumentasi kegiatan tanpa adanya transaksi nyata yang menguntungkan pengemudi.
“Kami jangan hanya dijadikan alat laporan. Foto selfie dengan ojol ada, tapi tidak benar-benar naik atau order. Kalau hanya formalitas, driver tidak mendapatkan manfaat ekonomi,” tegas Yudha.
Menurut FOBB, kondisi ini justru bertolak belakang dengan tujuan awal program yang seharusnya mendorong perputaran ekonomi di sektor transportasi digital sekaligus mengurangi penggunaan kendaraan dinas secara berlebihan.
Soroti Efisiensi BBM dan Konsistensi ASN
Selain persoalan pemerataan program, FOBB juga menyoroti kebijakan efisiensi bahan bakar minyak (BBM) dan penggunaan kendaraan dinas oleh ASN. Mereka menilai implementasi di lapangan masih belum konsisten dan cenderung setengah hati.
FOBB menyoroti adanya pola yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip efisiensi, di mana sebagian ASN hanya menggunakan transportasi umum atau sepeda saat berangkat kerja, namun kembali menggunakan kendaraan dinas saat pulang.
“Kalau berangkat naik sepeda atau transportasi umum, tapi pulangnya pakai kendaraan dinas, di mana letak efisiensinya? Justru itu bisa menambah beban anggaran,” tambah Yudha.
FOBB menilai kondisi tersebut perlu evaluasi serius agar kebijakan tidak hanya menjadi formalitas administratif tanpa dampak nyata terhadap efisiensi anggaran daerah.
Tagih Komitmen Kapolresta dan Program Kamtibmas
Dalam agenda aksi damai yang direncanakan, FOBB juga akan menagih komitmen Kapolresta Banyuwangi yang baru terkait janji silaturahmi dengan komunitas ojol. Menurut mereka, janji yang sebelumnya disampaikan saat momentum Ramadan hingga kini belum terealisasi.
“Dulu sempat ada janji bertemu dengan rekan-rekan FOBB saat puasa, tapi sampai hari ini belum ada tindak lanjut,” ungkap Yudha.
Selain itu, FOBB juga menyoroti program Ojol Kamtibmas Jogo Bumi Blambangan yang dinilai belum memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan driver online. Mereka meminta adanya evaluasi terhadap program tersebut agar tidak berhenti pada tataran seremoni.
FOBB Kawal Perpres 27/2026
FOBB menegaskan bahwa aksi damai Mei 2026 juga merupakan bentuk pengawalan terhadap implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur perlindungan pekerja transportasi online.
Regulasi tersebut mencakup aspek kesejahteraan driver, pembatasan potongan aplikator, hingga jaminan perlindungan sosial.
Menurut FOBB, kebijakan di tingkat pusat harus benar-benar diterjemahkan secara konkret di daerah agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para pengemudi ojol.
“Kami ingin kebijakan pusat benar-benar dikawal sampai daerah dan dirasakan nyata oleh seluruh driver online Banyuwangi,” tegas Yudha.
Aksi Damai sebagai Peringatan Kebijakan Daerah
FOBB menegaskan bahwa aksi yang akan digelar bukan bertujuan menciptakan kegaduhan, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan publik di sektor transportasi.
Mereka berharap Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat membuka ruang dialog lebih luas dengan komunitas driver online agar setiap kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat kecil, khususnya para pekerja transportasi digital.
Dengan meningkatnya perhatian publik terhadap isu ini, FOBB menilai momentum aksi damai Mei 2026 akan menjadi titik penting dalam menentukan arah kebijakan transportasi ASN di Banyuwangi ke depan. (*)
