BERITA KOTA ONLINE, MAKASSAR –Koalisi Gerakan Rakyat (KGR) Makassar resmi menyuarakan sejumlah isu krusial menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026.
Dalam pernyataan sikap politiknya, KGR menyoroti persoalan penggusuran pedagang kaki lima (PKL), nasib buruh yang kian tertekan, serta konflik agraria yang dinilai semakin meluas.
KGR menegaskan bahwa May Day 2026 di Makassar tidak boleh sekadar menjadi agenda seremonial tahunan.
Momentum ini, kata mereka, harus dijadikan ruang konsolidasi bagi buruh dan seluruh elemen rakyat untuk memperjuangkan keadilan sosial di tengah ketimpangan ekonomi yang terus meningkat.
“May Day adalah simbol perjuangan kelas pekerja yang lahir dari sejarah panjang perlawanan terhadap sistem yang menindas. Kondisi itu masih terjadi hingga hari ini,” demikian pernyataan resmi KGR yang diterima, Kamis (30/4/2026).
Dalam dua tahun terakhir, KGR mencatat meningkatnya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor industri. Selain itu, praktik kerja kontrak dan sistem outsourcing dinilai semakin memperburuk kondisi buruh, terutama terkait kepastian kerja dan tingkat kesejahteraan.
KGR juga menyoroti kebijakan pemerintah yang dianggap belum mampu menghadirkan lapangan kerja yang layak. Gelombang PHK disebut menjadi bukti lemahnya perlindungan terhadap tenaga kerja di tengah tekanan ekonomi.
BACA JUGA:
Pra May Day Makassar, Aksi KGR dan PKL Berlangsung dengan Tensi Tinggi
Tak hanya buruh, KGR turut mengangkat persoalan yang dihadapi pedagang kecil, khususnya PKL dan pedagang pasar tradisional. Mereka menilai kebijakan penataan kota seringkali berujung pada penggusuran tanpa solusi relokasi yang memadai.
“Penggusuran PKL tanpa solusi yang adil merupakan bentuk pengabaian terhadap hak hidup masyarakat kecil dan berpotensi memicu konflik sosial,” lanjut pernyataan tersebut.
Di sektor agraria, KGR menilai konflik antara masyarakat dan korporasi terus meningkat akibat ketimpangan penguasaan lahan. Akses masyarakat terhadap tanah dinilai semakin terbatas, sementara kepemilikan terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
Sebagai bagian dari rangkaian peringatan May Day 2026, Makassar juga akan menggelar May Day Fest dengan konsep yang lebih inklusif. Kegiatan ini direncanakan melibatkan berbagai elemen, mulai dari buruh, petani, mahasiswa, pedagang, hingga pemerintah dan aparat keamanan.
Rangkaian acara meliputi jalan santai, rapat akbar, bazar UMKM, serta panggung rakyat. KGR menilai pendekatan ini dapat menjadi langkah awal untuk merajut kembali persatuan gerakan rakyat yang selama ini terfragmentasi.
BACA JUGA:
Aksi Pra May Day 2026 Memanas di Makassar, Buruh dan PKL Bersatu Tolak Penggusuran
Dalam pernyataan sikapnya, KGR menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Di antaranya pengesahan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak pada buruh, penghapusan sistem outsourcing, penolakan upah murah, serta perlindungan hukum bagi pekerja yang terkena PHK.
Selain itu, KGR juga menuntut penghentian praktik union busting, penyediaan perumahan layak, jaminan sosial yang berkeadilan, serta pengendalian harga kebutuhan pokok.
Untuk sektor informal, KGR mendesak adanya perlindungan dan jaminan penghidupan yang layak bagi PKL dan pedagang kecil. Sementara di bidang agraria, mereka mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati dan kepastian hak atas tanah bagi masyarakat, termasuk warga di Kelurahan Bontoduri, Makassar.
Sebagai solusi, KGR menawarkan sejumlah langkah strategis seperti nasionalisasi aset-aset vital di bawah kontrol rakyat, pembangunan industrialisasi mandiri, serta perluasan akses pendidikan bagi masyarakat miskin.
Pernyataan sikap ini didukung berbagai organisasi buruh, mahasiswa, dan komunitas rakyat yang tergabung dalam KGR. Mereka menegaskan bahwa May Day 2026 harus menjadi titik awal untuk memperkuat solidaritas dan memperluas perjuangan kolektif.
“May Day 2026 harus menjadi momentum persatuan untuk memperjuangkan sistem yang lebih adil bagi seluruh rakyat,” tutup pernyataan KGR. (Rls/Restu)
