BERITA KOTA ONLINE, MAKASSAR – Buruh Tenaga Kerja (TK) Bagasi Pelabuhan Makassar menyampaikan berbagai tuntutan terkait status kerja, pembagian tugas, dan perlindungan hak pekerja dalam konsolidasi yang digelar Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Selasa (30/12/2025).
Kegiatan ini berlangsung di kawasan Pelabuhan Utama Makassar dan dihadiri langsung Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).
Konsolidasi tersebut mempertemukan buruh TK Bagasi, pengurus serikat pekerja, aktivis buruh, serta perwakilan organisasi buruh lintas wilayah.
Hadir pula KPBI Makassar, KPBI Gowa, Partai Buruh Exco Makassar, serta perwakilan TK Bagasi Hijau dan Coklat Pelabuhan Makassar.
Forum ini menjadi ruang terbuka bagi buruh untuk menyampaikan persoalan yang selama ini mereka alami di lapangan.
Dalam forum tersebut, buruh mengungkapkan masih adanya ketidakjelasan status kerja yang mereka jalani.
Sejumlah pekerja menyebut kondisi kerja yang dinilai “abu-abu”, mulai dari sistem perekrutan, pembagian kerja yang tidak merata, hingga minimnya jaminan perlindungan hukum dan sosial.
Ketua Partai Buruh Exco Sulawesi Selatan, Ahmad Rianto, dalam sambutannya menegaskan bahwa konsolidasi ini bertujuan memastikan hak-hak buruh dihormati.
“Kita berkumpul bukan sekadar menyampaikan keluhan, tetapi memastikan hak buruh dihargai. Kepastian upah, jaminan sosial, dan perlindungan hukum adalah kewajiban, bukan pemberian,” ujarnya.
Ia menambahkan, buruh selama ini kerap berada di posisi paling lemah dalam sistem ketenagakerjaan.
“Negara tidak boleh menutup mata. Jika ditemukan pelanggaran, maka akan kami lawan melalui jalur politik dan hukum,” kata Ahmad Rianto.
Komisaris Pelindo yang juga Ketua Umum KPBI, Ilhamsyah, mengatakan kehadirannya dalam konsolidasi tersebut merupakan bentuk komitmen untuk mendengar langsung suara buruh.
Menurutnya, banyak persoalan yang disampaikan buruh sebenarnya telah berlangsung lama, namun belum tertangani secara menyeluruh.
“Apa yang disampaikan buruh hari ini adalah fakta lapangan yang nyata dan sudah lama terjadi. Hanya saja, sering kali tidak terdengar. Konsolidasi ini membuka semuanya secara jujur,” ujar Ilhamsyah.
Ia menegaskan KPBI akan mencatat seluruh persoalan yang disampaikan dan mendorong penyelesaiannya secara sistematis.
“Ini tidak akan berhenti di forum ini. Kami akan menyusun laporan, melakukan pendampingan, dan mendorong dialog resmi dengan pihak terkait, termasuk manajemen Pelindo dan pemerintah,” jelasnya.
BACA JUGA:
PUK Tenaga Kerja Bagasi Makassar Gelar Konferensi Perdana, Serukan Solidaritas Buruh
16 Ribu Pegawai Bea Cukai Terancam Dirumahkan, Menkeu Purbaya Tegaskan Reformasi
Menurut Ilhamsyah, buruh pelabuhan membutuhkan kepastian yang jelas dalam bekerja.
“Hak atas status kerja yang jelas, pembagian kerja yang adil, dan perlindungan hukum adalah kewajiban. Jika ada kebijakan yang menyimpang, kita luruskan bersama melalui jalur organisasi dan hukum,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga solidaritas di antara buruh. “Jangan mau diadu. Selama buruh bersatu, tidak ada kebijakan yang merugikan buruh yang bisa dipaksakan,” tegasnya.
Sementara itu, Dewan Pembina TK Bagasi Makassar, Usman, menyampaikan bahwa buruh sering kali merasa terpinggirkan meski mereka menjadi bagian penting dalam operasional pelabuhan.
“Mereka bekerja setiap hari, tapi sering merasa tidak diakui. Tidak dipukul, tetapi tetap tersakiti karena hak mereka tidak jelas,” ujarnya.
Usman menekankan bahwa tuntutan buruh pada dasarnya adalah keadilan.
“Kami hanya meminta kepastian status sebagai pekerja, pembagian kerja yang adil, dan tidak ada pihak yang mengambil semua kesempatan,” katanya.
Dari konsolidasi tersebut, sejumlah tuntutan utama mengemuka, di antaranya transparansi dalam perekrutan dan pembagian kerja, penghapusan praktik kerja yang tidak jelas, penguatan organisasi buruh dan jalur advokasi permanen.
Termasuk dialog resmi antara buruh, pengelola pelabuhan, dan pemerintah, serta pengawalan hukum terhadap dugaan pelanggaran ketenagakerjaan.
Buruh menegaskan bahwa mereka bukan sekadar objek dalam sistem kerja pelabuhan. Mereka merupakan bagian penting dari rantai logistik nasional dan menuntut kepastian serta keadilan dalam menjalankan pekerjaan mereka. (*)
Respon (2)