MAKASSAR – Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Sulawesi Selatan, Muh Ahmad, mengkritik keras keputusan pemerintah yang memotong anggaran pendidikan sebesar Rp8 triliun.
Pemotongan ini dianggap sangat merugikan kualitas pendidikan di Indonesia dan berdampak langsung pada mahasiswa yang membutuhkan bantuan biaya kuliah.
Ahmad menyatakan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya mengancam akses pendidikan yang layak bagi generasi muda, tetapi juga memperburuk ketimpangan pendidikan.
Ia menilai bahwa pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama dalam pembangunan bangsa, bukan sektor yang dijadikan objek efisiensi anggaran.
“Pendidikan bukan sekadar angka dalam anggaran negara. Ini adalah hak dasar warga negara yang tidak bisa dikorbankan demi alasan efisiensi. Kebijakan ini jelas merugikan mahasiswa dan mengancam masa depan bangsa,” tegas Ahmad pada media ini, Minggu, (16/2/2025).
Ahmad juga menyoroti pemotongan anggaran pada program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang langsung berdampak pada mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
Menurutnya, pemangkasan anggaran ini akan meningkatkan biaya kuliah dan membuat semakin banyak mahasiswa kesulitan melanjutkan pendidikan tinggi.
“KIP Kuliah adalah program yang membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dengan dipangkasnya anggaran ini, artinya semakin banyak mahasiswa yang akan terancam putus kuliah,” ujar Ahmad.
Presiden BEM Nusantara Sulsel itu juga mengingatkan bahwa pemangkasan anggaran pendidikan tidak hanya berdampak pada biaya kuliah, tetapi juga pada kualitas pendidikan secara keseluruhan.
BACA JUGA:
Pendaftaran Polisi 2025: Irwasum Polri Pastikan Tanpa Biaya dan Bebas Calo
Nasib UKT dan Beasiswa KIP Kuliah di Tengah Efisiensi Anggaran Prabowo
Ia menyoroti bahwa anggaran untuk pengembangan media pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya pendidik juga terkena dampak dari kebijakan ini.
“Bagaimana bisa meningkatkan kualitas pendidikan jika anggarannya dipotong? Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang seharusnya dijaga dengan baik, bukan dikurangi anggarannya. Ini sangat kontraproduktif dengan visi mencerdaskan kehidupan bangsa,” kritiknya.
BEM Nusantara Sulsel mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama mahasiswa dan akademisi, untuk bersatu menolak kebijakan ini.
Ahmad menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal isu ini dan menyuarakan aspirasi mahasiswa yang terdampak oleh pemotongan anggaran pendidikan.
“Kami tidak akan diam. Ini bukan sekadar persoalan teknis anggaran, tetapi menyangkut masa depan generasi muda bangsa. Kami akan terus bergerak dan menyuarakan ketidakadilan ini sampai pemerintah mengevaluasi kebijakan yang tidak pro-pendidikan ini,” tegasnya.
BEM Nusantara Sulsel juga berencana melakukan aksi damai dan diskusi publik untuk menggalang dukungan dari masyarakat luas.
Mereka berharap pemerintah dapat segera mengevaluasi kebijakan ini dan mengutamakan pendidikan sebagai prioritas pembangunan nasional.
Dengan suara tegas dari BEM Nusantara Sulsel, isu pemotongan anggaran pendidikan ini menjadi sorotan publik.
Dukungan dari berbagai pihak diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan yang berdampak pada masa depan pendidikan di Indonesia (*).
Yustus | Editor: Arya R. Syah
====================
