Jember, Beritakota Online–Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Nyalla Mattalitti mengunjungi gedung parlemen DPRD Jember, Kamis (4/6/2020) siang. Kedatangan orang penting RI nomor 7 itu, bermaksud untuk menyerap informasi dan mengetahui sejauh mana polemik dan ketidakharmonisan antara Bupati Jember dengan DPRD setempat.
Dalam kunjungannya ke gedung DPRD Jember di Jalan Kalimantan, Kecamatan Sumbersari itu, La Nyalla ditemui langsung unsur pimpinan DPRD Jember dan sejumlah anggota dewan lainnya.
La Nyalla mengungkapkan alasan kedatangannya ke Jember adalah untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait kondisi yang ada di Kota Tembakau ini.
“Tugas kami sebagai DPD ini, menyerap aspirasi masyarakat. Kami ingin tahu situasi yang ada di Jember. Tidak bisa dibiarkan ketidakharmonisan antara Bupati Jember dan DPRD setempat ini,” kata La Nyalla usai pertemuan.
Ia menjelaskan, dari berbagai informasi yang diterimanya, dia mengetahui ada ketidakharmonisan dan komunikasi yang kurang baik antara Bupati Jember dengan DPRD setempat.
“Maka dari itu saya cek (pastikan), dan ternyata semua seperti yang kita tahu, hal ini tidak boleh diteruskan. Dari pertemuan ini, nanti saya juga akan langsung laporkan ke presiden, karena sebagai pemangku kebijakan tertinggi di Indonesia, terkait polemik di Kabupaten Jember tidak bisa terus dibiarkan,” ulasnya.
“Tidak ada penguasa yang semena-mena, apalagi mengabaikan DPRD. DPRD ini kan partner, apalagi saya dengar anggaran DPRD malah gak turun,” tegasnya.
Bahkan, sebagai tambahan informasi dan pertimbangan untuk mengetahui polemik yang terjadi, pria yang juga Ketua MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur ini, pulang membawa tumpukan berkas hasil investigasi Pansus Hak Angket DPRD Jember.
“Hasil Hak Angket ini nanti saya pelajari. Nantinya juga akan menjadi pertimbangan laporan saya ke presiden, sehingga bisa nantinya presiden menurunkan tim (khusus) untuk menindaklanjuti,” pungkasnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi menyampaikan beberapa hal kebijakan Bupati Jember yang dinilai melanggar aturan dan sama sekali tidak melibatkan dewan dalam membuat keputusan. “Dalam penyaluran bantuan, bupati membuat satgas sendiri tanpa dasar hukum. Satgas tersebut diisi relawan bupati yang bekerja untuk kepentingan pilkada,” beber Syauqi.
Ia juga mengungkap, bupati tidak melibatkan RT/RW dan pondok pesantren dalam proses penyaluran bantuan dan penanganan Covid-19. Padahal Jember memiliki sekitar 700 ponpes. “Ini kan arogan. Karena itu kami mendukung penuh keputusan mayoritas Senator di Senayan, agar Pilkada 2020 ditunda dulu,” bebernya.
Dialog PTKIN
Sebelumnya, Rabu (3/6/2020) malam, LaNyalla hadir dalam acara Ngobrol Bareng Tapi Santai (Ngobras) bersama Ketua Forum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), yang juga Rektor IAIN Jember, Profesor Babun Suharto serta perwakilan dari sembilan IAIN di Indonesia dengan tema “Roadmap dan Masa Depan PTKIN” yang digelar secara virtual.
Dalam kesempatan itu, LaNyalla berkomitmen untuk memberikan dukungan percepatan proses perubahan status dari 9 IAIN di Indonesia itu menjadi UIN. Ketua DPD RI akan menyampaikan hal itu kepada Menpan/RB Tjahyo Kumolo, mengingat proses perubahan tersebut hanya menunggu persetujuan dari Menpan/RB.
Ia meyakini, pemerintah akan terus memberikan fasilitas, dukungan pendidikan, dan pengembangan diri bagi talenta anak-anak bangsa, karena akan memberikan kontribusi terhadap percepatan pembangunan Indonesia. Dan IAIN sebagai salah satu pencetak SDM terdidik yang memiliki akhlak mulia dan visi keagamaan, harus mengambil peran. Sebab, salah satu kualifikasi SDM unggul adalah berakhlak mulia dan taat menjalankan syariat agamanya.
“Dengan perubahan menjadi UIN, maka semua skup yang dijalankan dan ditargetkan juga akan lebih luas. Jumlah tenaga pendidik juga akan meningkat. Jumlah mahasiswa juga akan meningkat. Infrastruktur dan fasilitas juga akan ikut meningkat. Sehingga hasil akhirnya, secara kualitatif akan terjadi peningkatan output lembaga pendidikan ini. Itulah harapan kita semua,” tukas alumni Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang ini.
Sementara itu, Ketua Forum PTKIN Profesor Babun Suharto berterimakasih atas arahan dan dukungan yang telah diberikan oleh DRD RI dalam proses peralihan status IAIN menjadi UIN tersebut. “Kami atas nama 9 rektor IAIN sangat berterimakasih kepada Ketua DRD RI yang telah memberi dukungan pengembangan pendidikan tinggi Islam dalam membangun peradaban bangsa,” kata Profesor Babun.
Selain Rektor IAIN Jember, hadir dalam diskusi virtual tersebut Rektor IAIN Surakarta, IAIN Tulungagung, IAIN Purwokerto, IAIN Ambon, IAIN Bengkulu, IAIN Samarinda, IAIN Palu dan IAIN Gorontalo. Selain itu tampak hadir pula Rektor IAIN Papua yang oleh Kemenag RI belum diajukan sebagai kandidat alih status. (*)
Editor : Asrat Tella/Irwan/Saiful Dg Ngemba/Syamsul Bakhri/Andi A Effendy
Sumber : Relis DPD RI
