BERITA KOTA ONLIN, JAKARTA – Polemik pengadaan kapal ikan kembali mencuat ke ruang publik setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saling melontarkan pernyataan terkait status anggaran pembangunan kapal.
Perbedaan penjelasan mengenai pencairan dana dan mekanisme pembiayaan proyek tersebut memicu perdebatan terbuka di hadapan publik.
Purbaya menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan internal di Kementerian Keuangan terkait anggaran kapal untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dari hasil pengecekan itu, ia menyebut belum ada anggaran yang dikucurkan.
“Sudah saya cek. Memang belum (dikucurkan),” ujar Purbaya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Namun demikian, Purbaya menilai bahwa proses perencanaan dan pemesanan kapal seharusnya tidak selalu menunggu pencairan anggaran secara penuh.
Ia berpendapat, jika rencana proyek sudah matang dan terstruktur, maka langkah awal bisa mulai dijalankan.
“Tapi kan begini, kalau Anda punya rencana buat kapal sekian ribu, masa nunggu ada anggarannya? Kan sudah ada rencana di depannya,” katanya.
Ia juga mengaku belum melihat adanya pergerakan konkret dari KKP terkait realisasi proyek tersebut, terutama dalam konteks pemesanan ke galangan kapal nasional.
“Ya, saya minta itu. Itu saja belum kelihatan gerakan di depannya. Itu saja,” lanjut Purbaya.
Pernyataan tersebut sebelumnya disampaikan Purbaya dalam forum Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia yang digelar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
Dalam forum itu, ia mempertanyakan belum adanya pesanan kapal yang masuk ke industri galangan dalam negeri, padahal proyek pembangunan kapal disebut-sebut menjadi salah satu program strategis sektor kelautan.
Respons datang dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melalui akun media sosial Instagram pribadinya.
Dalam unggahan video, Trenggono meminta Purbaya untuk kembali memastikan informasi di internal Kementerian Keuangan.
“Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan,” ujar Trenggono dalam unggahan tersebut, Selasa (10/2/2026).
BACA JUGA:
16 Ribu Pegawai Bea Cukai Terancam Dirumahkan, Menkeu Purbaya Tegaskan Reformasi
Lorenzo Sebut Ducati Melangkah Maju Usai Dominasi Tes Pramusim MotoGP 2026 di Sepang
Trenggono menjelaskan bahwa proyek pembangunan kapal yang dimaksud bersumber dari pinjaman luar negeri pemerintah Inggris (UK), bukan dari anggaran murni yang langsung dicairkan seperti belanja rutin kementerian. Menurutnya, mekanisme pembiayaan itu memiliki prosedur tersendiri.
“Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK,” tegas Trenggono.
Dalam rencana yang beredar, Indonesia memang akan membangun sekitar 1.500 kapal ikan bekerja sama dengan pihak Inggris.
Program tersebut diklaim sebagai upaya modernisasi armada penangkapan ikan nasional sekaligus mendorong daya saing industri galangan kapal domestik.
Meski perdebatan berlangsung terbuka, Purbaya menegaskan hubungan personalnya dengan Trenggono tetap baik.
Ia bahkan menyebut komunikasi langsung bukan hal sulit dilakukan.
“Oh gampang, nanti saya ngomong sama Pak Menteri, sahabat saya juga,” kata Purbaya ketika ditanya kemungkinan pertemuan empat mata untuk membahas persoalan anggaran kapal tersebut.
Polemik ini menjadi perhatian publik karena menyangkut proyek berskala besar yang berdampak pada nelayan, industri perkapalan, dan sektor maritim nasional.
Selain itu, transparansi mekanisme pembiayaan apakah melalui pinjaman luar negeri atau skema anggaran dalam negeri menjadi sorotan penting di tengah dorongan akuntabilitas penggunaan dana negara.
Hingga kini belum ada pernyataan resmi lanjutan mengenai jadwal realisasi proyek maupun kepastian pencairan pembiayaan.
Publik menanti kejelasan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan KKP agar proyek pembangunan kapal tidak tersendat di tengah perbedaan penafsiran anggaran. (AAE)
