Makassar, Beritakota Online-Anggota DPRD Kota Makassar, Hamzah Hamid, menekan Pemerintah Kota tidak hanya peduli terhadap warga ber-KTP Makassar, tetapi juga kepada perantau, pendatang dan mahasiswa yang tertahan tidak boleh pulang ke kampung halamannya akibat kebijakan PSBB
Sehingga, menurut Hamzah, perlu ada pendataan dari RT/RW terhadap mereka yang bukan asli penduduk Makassar agar tersentuh juga bantuan sosial berupa paket logistik sembako.
“Sekarang ini banyak mahasiswa ataupun warga pendatang yang ngontrak sudah mulai resah karena mereka tidak bisa beraktifitas, bahkan ada mahasiswa yang terpaksa jual perabot pakainnya untuk memenuhi kebutuhan makannya. Mereka tidak punya pilihan, karena di kampung pun juga susah, jadi mereka mau tidak mau harus stay di Makassar,” kata Hamzah Hamid, Selasa(28/4/2020)
Dengan temuan seperti itu di lapangan, Ketua Fraksi PAN itu meminta lurah lebih proaktif lagi turun kelapangan melihat kondisi warga diwilayahnya masing-masing.
Ia khawatir ini akan menjadi bola liar yang memunculkan masalah baru di kemudian hari.
“Libatkan RT-RW karena mereka yang lebih tahu warganya utamanya mahasiswa dan warga pendatang dan Warga yang belum dapat sembako diwilayahnya, tegasnya.
Diketahui, Dinas Sosial telah menyiapkan 60 ribu paket sembako dan siap menyalurkannya kepada warga terdampak covid termasuk mahasiswa ataupun warga pendatang namun tetap harus melalui proses pendataan terlebih dahulu.
“Saya kira ini tugas para lurah melibatkan RT-RW mendata semua warganya diluar penerima PKH, Rastra dan PNS. Setelah itu diteruskan ke Dinas Sosial untuk di validasi. Intinya Dinsos siap menyalurkan bantuan paket Sembako sesuai data yang dilaporkan,” imbuh Hamzah. (**)
Editor : Asrat Tella/Saiful Dg Ngemba/ H.Sakkar/Iwan/Kanisius/Andi A Effendy
Sumber : Fajar
