MAKASSAR – Para sopir kontainer yang beroperasi di Pelabuhan Peti Kemas Soekarno-Hatta Makassar mengeluhkan minimnya fasilitas parkir yang tersedia untuk kendaraan operasional mereka.
Masalah ini semakin krusial seiring dengan meningkatnya volume aktivitas bongkar muat di pelabuhan serta alih kendaraan dari Pelabuhan New Port ke lokasi yang sama.
Alimuddin, salah seorang sopir kontainer yang ditemui melalui sambungan telepon, menyampaikan kekesalannya terkait kondisi parkir yang makin semrawut.
Ia menilai, ketidaksiapan pengelola pelabuhan dalam menyediakan lahan parkir khusus berdampak langsung pada keselamatan dan kelancaran operasional para pekerja di lapangan.
“Parkiran di Pelabuhan Peti Kemas Soekarno-Hatta saja sudah tidak memadai. Sekarang malah ditambah lagi dengan mobil dari New Port. Saya terpaksa parkir sementara di Jalan Nusantara, tepat di depan pelabuhan,” ungkap Alimuddin kepada wartawan.
Kondisi ini menyebabkan banyak sopir menggunakan ruas Jalan Nusantara sebagai tempat parkir darurat.
Praktik tersebut tidak hanya mengganggu arus lalu lintas, tetapi juga membahayakan pengguna jalan lainnya, termasuk pejalan kaki dan pengendara roda dua.
“Kalau tidak parkir di jalan, kami tidak tahu mau parkir di mana. Sementara kami harus tetap bekerja dan menunggu jadwal bongkar muat. Ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi soal keselamatan juga,” lanjutnya.
Desakan Penataan dan Solusi Jangka Panjang
Para sopir menuntut agar pihak pengelola pelabuhan—dalam hal ini Pelindo dan otoritas terkait—segera mengambil langkah konkret.
Mereka meminta adanya penataan sistem parkir yang lebih terstruktur, termasuk penyediaan lahan parkir khusus untuk kendaraan kontainer dengan kapasitas yang memadai.
“Kami para sopir kontainer berharap ada solusi terbaik. Kami ingin lahan parkir yang cukup dan layak, serta adanya aturan yang jelas mengenai sistem parkir kontainer di kawasan pelabuhan,” tegas Alimuddin.
Selain itu, pembagian zona parkir berdasarkan jenis kendaraan dan pengawasan terhadap kendaraan yang parkir sembarangan dinilai sangat penting.
BACA JUGA:
Truk Kontainer Terguling di UNM: Warga Rebut Minyak Goreng yang Tumpah
Nasib Kasmudjo Dosen Pembimbing Jokowi Semasa Kuliah, Digugat ke PN Sleman dan Tudingan Ijazah Palsu
Penertiban di area publik seperti Jalan Nusantara juga menjadi salah satu solusi yang diharapkan bisa diterapkan dalam waktu dekat.
Risiko Operasional dan Dampak Ekonomi
Minimnya fasilitas parkir juga berdampak pada efisiensi operasional di pelabuhan.
Keterlambatan dalam proses bongkar muat dapat mengganggu rantai logistik yang melibatkan berbagai sektor, mulai dari industri pengiriman hingga usaha kecil menengah yang menggantungkan pasokan bahan baku dari luar daerah.
“Jika truk tidak bisa parkir dengan benar, antrean jadi tidak teratur. Ini membuat proses bongkar muat terlambat dan kami bisa kehilangan waktu dan penghasilan,” ujar sopir lainnya yang enggan disebut namanya.
Permintaan Evaluasi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan
Masalah ini juga menjadi perhatian sejumlah pengamat transportasi dan logistik di wilayah Makassar.
Mereka menilai pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan pelabuhan, khususnya dalam hal penyediaan infrastruktur dasar seperti parkir dan akses kendaraan berat.
“Pemerintah daerah, Pelindo, dan dinas perhubungan perlu duduk bersama. Ini bukan sekadar masalah lahan, tapi soal tata kelola pelabuhan yang efisien dan aman,” ungkap salah satu pemerhati logistik dari Universitas Hasanuddin.
Harapan Sopir untuk Perubahan Nyata
Meski sudah lama dikeluhkan, para sopir berharap bahwa suara mereka kali ini benar-benar mendapat perhatian.
Mereka menilai bahwa solusi jangka panjang, seperti pembangunan gedung parkir vertikal atau pengadaan lahan baru di sekitar pelabuhan, perlu segera dirancang dan diimplementasikan.
“Kami tidak menuntut fasilitas mewah, tapi yang layak dan aman untuk bekerja. Ini untuk kepentingan semua, bukan cuma sopir, tapi juga masyarakat pengguna jalan dan pemilik barang,” pungkas Alimuddin.
Kondisi parkir yang tidak memadai di Pelabuhan Peti Kemas Soekarno-Hatta Makassar menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan segera.
Suara para sopir yang setiap hari bergelut di lapangan harus menjadi bahan evaluasi bagi pengelola pelabuhan dan pemerintah setempat.
Penyediaan lahan parkir yang layak, aturan yang jelas, serta penataan yang terstruktur akan menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem logistik yang efisien dan aman di wilayah pelabuhan terbesar di Indonesia Timur ini (*).
Jufri/Restu| Editor: Arya R. Syah
