MAKASSAR — Keputusan Komite Disiplin (Komdis) PSSI yang menjatuhkan sanksi larangan bermain selama 12 bulan kepada bek PSM Makassar, Yuran Fernandes, menuai kecaman luas.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD II KNPI Kota Makassar, Syamsul Bahri Majjaga, bahkan menyerukan agar Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, segera dicopot dari jabatannya.
Sanksi ini diberikan setelah Yuran Fernandes melontarkan kritik terhadap sistem persepakbolaan nasional melalui unggahan Instagram Story pada 3 Mei 2025.
Dalam unggahan tersebut, Yuran menyuarakan kekecewaannya terhadap keputusan wasit dan sistem kompetisi yang dinilai tidak adil.
Syamsul Bahri Majjaga, atau yang akrab disapa Sul, mengecam keras keputusan Komdis PSSI yang dianggap tidak bijak dan mencerminkan sikap anti-kritik.
Ia menilai, apa yang disampaikan Yuran Fernandes seharusnya menjadi masukan berharga untuk membenahi tata kelola sepak bola Indonesia, bukan justru dibungkam dengan sanksi.
“Sanksi ini menegaskan bahwa pihak PSSI anti terhadap kritik, apalagi kritik yang dilayangkan oleh Yuran Fernandes melalui media sosial adalah situasi yang kami anggap sebagai fakta,” ujar Sul kepada media, Minggu, 10 Mei 2025.
Menurutnya, sebagai pemain profesional, Yuran berhak menyampaikan pendapatnya secara terbuka demi perbaikan sistem.
Terlebih, kritik tersebut disampaikan secara konstruktif dan mencerminkan kegelisahan banyak pihak terhadap carut-marutnya sepak bola tanah air.
KNPI Makassar tidak hanya mendesak agar sanksi terhadap Yuran dicabut, tetapi juga menyerukan kepada masyarakat, khususnya pecinta sepak bola dan suporter PSM, untuk mengawal kasus ini hingga tuntas.
BACA JUGA:
Gol Yuran Fernandes Bawa PSM Menang atas Cong An Ha Noi di Leg Pertama Semifinal
APPI Tolak Sanksi Komdis PSSI Larang Yuran Fernandes Main 12 Bulan
Bahkan, Sul secara terbuka meminta agar Erick Thohir mundur dari jabatannya jika tidak mampu mengelola PSSI secara demokratis.
“Kalau pengurus PSSI anti kritik dan Bapak Erick Thohir tidak bisa lagi mengurus PSSI, lebih baik mundur,” tegasnya.
Ia menambahkan, jika sanksi semacam ini dibiarkan berlanjut, maka ke depan para pemain dan klub akan takut menyuarakan pendapat demi kemajuan sepak bola nasional.
“Ini bisa jadi preseden buruk. Ini bukan hanya soal Yuran dan PSM, tapi soal masa depan sepak bola Indonesia yang demokratis dan transparan,” lanjutnya.
Selain larangan bermain selama satu musim, Yuran juga dikenakan denda sebesar Rp 25 juta.
KNPI Makassar pun mendukung penuh langkah manajemen PSM Makassar untuk melakukan banding atas keputusan yang dianggap sewenang-wenang ini.
“Kami mendesak Komite Disiplin PSSI mencabut dan membatalkan sanksi tersebut. Jika tidak, maka sepak bola Indonesia akan semakin jauh dari semangat keadilan dan transparansi,” terang Sul.
KNPI Makassar menegaskan bahwa kritik dari pemain seperti Yuran Fernandes harusnya dilihat sebagai energi positif, bukan ancaman. “Kalau setiap suara kritik dibungkam, maka mafia sepak bola akan semakin leluasa mengatur sistem dan pertandingan,” tutupnya.
Sanksi terhadap Yuran Fernandes menjadi sorotan tajam tidak hanya di kalangan pecinta sepak bola, tapi juga aktivis dan elemen pemuda.
Seruan agar PSSI bersikap terbuka terhadap kritik, serta desakan agar Erick Thohir mundur dari jabatannya, menggambarkan betapa dalamnya keresahan publik terhadap pengelolaan sepak bola nasional (*).
Andi Eka| Editor: Arya R. Syah
