JAKARTA — Pengurus Wilayah (PW) Ikatan Wartawan Online (IWO) Kalimantan Timur (Kaltim) menilai kehadiran Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Otto Hasibuan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Persatuan Pengurus IWO di Jakarta sebagai bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap kebebasan dan peran strategis pers digital di Indonesia.
Rakernas yang dihadiri ratusan pengurus IWO dari berbagai provinsi, berlangsung di Hotel Grand Cemara, Jakarta Pusat, pada Rabu (22/10/2025).
Rakernas bertema “IWO: Adaptasi Kekuatan Digital, Perkuat Kepemimpinan” ini menjadi ajang strategis bagi insan pers online untuk merancang arah baru jurnalisme digital yang tangguh, adaptif, dan profesional di era transformasi teknologi.
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi insan pers online untuk memperkuat koordinasi nasional, menyamakan visi kerja, serta mempertegas posisi IWO sebagai organisasi profesi jurnalis digital yang kredibel dan berintegritas.
Arya Rusdi, salah satu pengurus PW IWO Kalimantan Timur, menyampaikan apresiasinya atas perhatian serius pemerintah terhadap jurnalisme online.
Menurutnya, kehadiran Wamenkumham bukan sekadar seremonial, melainkan wujud komitmen pemerintah dalam membangun relasi sehat antara media dan negara.
“Kami sangat mengapresiasi kehadiran Wamenkumham dalam Rakernas PP IWO kali ini. Ini adalah bentuk dukungan konkret terhadap insan pers digital yang selama ini menjadi bagian penting dalam ekosistem demokrasi dan transparansi hukum di Indonesia,” ujar Arya Rusdi disela acara rakernas.
Ia menambahkan, di tengah pesatnya arus informasi digital dan munculnya disinformasi, wartawan online justru memegang peran vital sebagai penjaga keakuratan berita.
Karena itu, kehadiran pemerintah di forum nasional seperti Rakernas menjadi sinyal kuat bahwa kebebasan pers di era digital tetap mendapatkan ruang dan perhatian.
“Wartawan online sering kali berada di garis depan dalam menyampaikan informasi tercepat, namun tetap harus memegang etika jurnalistik. Dukungan pemerintah sangat berarti agar ekosistem media digital di Indonesia tumbuh dengan sehat dan bertanggung jawab,” tambah Arya.
Selain menjadi ajang silaturahmi antar pengurus, Rakernas PP IWO juga membahas sejumlah agenda strategis, di antaranya penguatan kapasitas anggota, literasi digital, serta penyusunan pedoman pemberitaan berbasis etika dan hukum siber.
Dalam kesempatan tersebut, Wamenkumham juga memberikan pandangan penting terkait peran media dalam mendukung penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
BACA JUGA:
Heboh Dedi Mulyadi Tanya Sumber Air AQUA, Ini Penjelasan Resmi Danone Indonesia
IWO Sulsel Desak Transparansi: Larangan Media Ekspos Klarifikasi Kalapas Dinilai Hambat Hak Publik
Wamenkumham menyebut bahwa pers memiliki fungsi kontrol yang sangat krusial, khususnya dalam mengawasi kebijakan publik dan penegakan hukum agar berjalan transparan.
Ia berharap media online mampu menjadi mitra pemerintah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tanpa kehilangan independensi.
“Kami ingin agar insan pers digital menjadi mitra strategis dalam menyebarkan informasi hukum yang mencerahkan masyarakat. Pers bukan hanya penyampai berita, tetapi juga pilar demokrasi yang memperkuat keadilan,” kata Wamenkumham dalam sambutannya.
Sementara itu, Ketua Umum IWO, Dwi Kristianto, menekankan pentingnya memanfaatkan potensi besar dunia digital untuk memperkuat eksistensi wartawan di tengah arus media yang terus berevolusi.
Ia menilai, selain kemampuan beradaptasi dengan teknologi, jiwa kepemimpinan dan semangat kolaboratif antar jurnalis menjadi kunci menjaga profesionalisme dan kredibilitas pers online.
Bagi PW IWO Kaltim, momen Rakernas ini sekaligus menjadi refleksi untuk memperkuat profesionalisme wartawan online di daerah.
Arya menilai pentingnya konsolidasi antarwilayah untuk menyatukan langkah dalam menghadapi tantangan industri media yang semakin kompetitif dan sarat dengan perubahan teknologi.
“Kami ingin agar IWO tidak hanya menjadi organisasi profesi, tetapi juga wadah pembelajaran dan peningkatan kapasitas bagi jurnalis. Dengan sinergi pemerintah dan insan pers, kita bisa menjaga ruang publik yang sehat dan bebas dari manipulasi informasi,” ujar Arya Rusdi menegaskan.
Rakernas PP IWO tahun ini juga diwarnai diskusi interaktif antara pengurus pusat dan daerah, termasuk dari Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Sumatera Utara.
Diskusi tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan menjadi panduan kerja IWO di masa mendatang, seperti penguatan pelatihan jurnalistik berbasis data, penerapan kode etik digital, serta kolaborasi dengan lembaga hukum untuk pencegahan pelanggaran UU ITE.
Dengan adanya dukungan langsung dari Wamenkumham, PW IWO Kaltim menilai posisi IWO sebagai mitra strategis pemerintah dalam bidang informasi dan edukasi publik semakin diperkuat.
Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah tidak memandang media digital sebagai lawan, melainkan sebagai bagian penting dalam menjaga keseimbangan demokrasi dan transparansi publik.
“Kehadiran Wamenkumham di Rakernas PP IWO menjadi bukti bahwa pemerintah hadir untuk membangun kemitraan yang saling menghargai antara negara dan pers. Ini bukan sekadar simbol, tapi komitmen nyata menuju jurnalisme yang lebih profesional, independen, dan berintegritas,” pungkas Arya Rusdi (*)
Saiful Dg. Ngemba
