MAKASSAR – Dalam semangat memperkuat transparansi dan akuntabilitas institusi, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Kapolda Sulsel) Irjen Pol. Drs. Rusdi Hartono, M.Si., menggelar acara Coffee Morning.
Coffee Morning bertajuk “Dialog Santai: Potret Diri – Refleksi dan Pandangan Berbagai Elemen Masyarakat terhadap Polda Sulsel”, digelar di Lobby Lontang Adduppangeng Mapolda Sulsel. Senin (5/5/2025).
Acara ini menghadirkan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H., sebagai narasumber utama.
Kegiatan berlangsung dalam suasana terbuka dan interaktif, turut dihadiri oleh Wakapolda Sulsel Brigjen Pol. Nasri, Irwasda Polda Sulsel Kombes Pol. Ai Afriandi, serta seluruh pejabat utama Polda Sulsel.
Dalam pemaparannya, Prof. Amir memberikan refleksi kritis terhadap pelaksanaan penegakan hukum di lapangan.
Ia menyoroti fenomena berkembangnya ketidakjelasan status laporan masyarakat yang akhirnya berujung pada pengajuan praperadilan.
Menurutnya, hal tersebut mencerminkan perlunya transparansi dan keberanian Polri untuk menghentikan proses hukum sejak dini bila tidak memenuhi syarat formil dan materiil.
“Idealnya, ketika sebuah laporan tidak cukup bukti atau tidak terpenuhi unsur-unsur pidananya, polisi harus berani menyatakan case closed. Ini akan menciptakan keadilan yang nyata dan menghindari manipulasi hukum,” tegas Prof. Amir.
Ia juga menyinggung kasus-kasus yang menjadi sorotan nasional, seperti di Luwu Timur, yang sempat memunculkan tagar viral #PercumaLaporPolisi.
BACA JUGA:
Silaturahmi Komnas HAM dan Kapolda Sulsel Bahas Tindak Lanjut Rekomendasi HAM
Kapolres Selayar bersama Para PJU Ikuti Zoom Meeting Coffee Morning / Dialog Santai Kapolda Sulsel
Menurutnya, lemahnya respons awal terhadap laporan menjadi akar dari krisis kepercayaan publik.
“Ketika laporan tidak ditangani secara cepat dan akurat, masyarakat memilih membuat opini sendiri, dan akhirnya membentuk persepsi negatif terhadap institusi,” ujarnya.
Lebih jauh, Prof. Amir mengingatkan pentingnya netralitas Polri dari pengaruh politik praktis, serta perlunya prinsip non-diskriminasi dalam menangani perkara, terutama dalam fenomena “saling lapor” yang sering kali membingungkan aparat.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kapolda Sulsel menyampaikan apresiasi atas kontribusi pemikiran dari kalangan akademisi. Ia menyebut dialog semacam ini penting sebagai bagian dari evaluasi internal institusi.
“Apa yang disampaikan Prof. Amir sangat menyentuh aspek mendasar. Ini menjadi bahan refleksi bersama untuk terus memperbaiki diri,” ujar Irjen Rusdi Hartono.
Dalam forum ini juga muncul gagasan pembentukan Pusat Kajian Kepolisian di Universitas Hasanuddin, sebagai bentuk sinergi berkelanjutan antara kepolisian dan dunia akademik. Gagasan tersebut mendapat respons positif dari jajaran Polda Sulsel.
Menutup acara, Kapolda Sulsel mengumumkan rencana untuk melanjutkan forum dialog ini secara rutin setiap dua minggu.
“Kita tidak butuh waktu lama, cukup 60 menit yang padat dan bermakna. Dialog ini adalah cermin kita bersama untuk menyusun langkah ke depan,” pungkasnya (*).
Syamsul Bakhri| Editor: Arya R. Syah
