BERITA KOTA ONLINE.ID, MAKASSAR — Kawasan Terowongan MP di sekitar Mall Panakkukang kembali jadi sorotan. Kemacetan yang menahun, bahu jalan yang disulap jadi kantong parkir, hingga barisan juru parkir liar yang seolah kebal aturan, memaksa Pemerintah Kota Makassar akhirnya menggandeng Polsek Panakkukang untuk turun tangan lebih keras.
Pertanyaannya, kenapa masalah yang sama terus berulang, meski aparat sudah berkali-kali “turun lokasi”?
Pemkot Makassar dan kepolisian kini menyiapkan operasi penindakan di kawasan Terowongan MP. Fokusnya mengurai kemacetan, menertibkan area parkir, dan menutup ruang bagi oknum yang menjadikan fasilitas umum sebagai ladang rezeki pribadi. Di atas kertas, langkah ini tampak tegas.
Namun di lapangan, warga sudah terlalu sering melihat razia sesaat, lalu kekacauan kembali seperti semula.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menempatkan persoalan parkir liar di sekitar Mall Panakkukang sebagai prioritas.
Dalam pertemuan dengan jajaran Polsek Panakkukang yang dipimpin Kapolsek Kompol Ema Ratna di Balai Kota, Kamis 11 Desember 2025, ia menegaskan kekacauan lalu lintas di area terowongan dan Jalan Adiyaksa belum pernah tertangani tuntas.
Munafri menyoroti pola yang berulang: petugas PD Parkir dan Dinas Perhubungan turun, situasi tampak tertib sesaat, lalu juru parkir liar kembali menguasai ruas jalan begitu aparat pergi.
Saya konsen satu hal di Kecamatan Panakkukang MP Boulevard dan sekitarnya, masalah parkir. PD parkir dan Dishub sudah turun ke lokasi, tapi begitu mereka pergi, jukir datang lagi. Itu yang membuat kawasan itu tidak tertib,” tegasnya.
Pernyataan ini secara tidak langsung mengungkap kelemahan pengawasan. Juru parkir liar tidak menunjukkan rasa takut terhadap sanksi ataupun otoritas.
Bahu jalan dibiarkan sesak oleh kendaraan yang parkir sembarangan, kemacetan berulang setiap hari, sementara fungsi jalan sebagai ruang publik terabaikan. Tertib hanya bertahan selama ada petugas, bukan karena sistem yang berjalan.
Masalah tidak berhenti di jukir liar. Munafri juga menandai perilaku sebagian pegawai mall yang memilih parkir di area terlarang, termasuk di bawah terowongan.
Artinya, pelanggaran tidak hanya datang dari oknum di luar sistem, tetapi juga dari mereka yang sebenarnya bisa diatur langsung oleh manajemen pusat perbelanjaan. Di titik ini, kebijakan internal pengelola mal patut dipertanyakan.
Wali Kota mengaku sudah meminta pihak mal menutup akses pintu dari terowongan untuk memutus alasan pengemudi berhenti dan parkir di sana.
“Saya sudah sampaikan ke pihak mal. Saya minta akses pintu dari terowongan ditutup saja, kalau tidak ada jalan masuk dari sana, tidak ada alasan orang parkir di situ,” ujarnya.
Langkah ini menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai menekan pihak swasta agar ikut bertanggung jawab, bukan sekadar mengandalkan razia musiman.
Ojek online juga ikut terseret dalam persoalan ini. Pengemudi yang menunggu penumpang dan orderan di bahu jalan menambah kepadatan lalu lintas.
Munafri berencana meminta pengelola mall menyediakan jalur atau area khusus bagi ojol, sehingga aktivitas naik-turun penumpang bergeser ke dalam kawasan mall dan tidak lagi mengganggu arus utama jalan.
Namun tanpa desain yang jelas dan pengawasan konsisten, rencana ini berisiko berhenti sebagai wacana di ruang rapat.
“Saya berencana memanggil pemilik mal, Panakkukang dan yang lainnya, untuk bicara soal ini, termasuk soal tarif khusus untuk pegawai sehingga tidak memilih parkir di luar,” ucapnya.
Pernyataan ini membuka satu fakta penting: selama parkir di luar lebih murah dan lebih mudah, kebijakan apa pun akan kalah oleh logika praktis pengguna kendaraan. Tanpa pembenahan struktur tarif dan fasilitas, pelanggaran parkir akan selalu punya pasar.
Kapolsek Panakkukang, Kompol Ema Ratna, menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti keresahan Wali Kota. Ia menyebut akan berkoordinasi dengan PD Parkir dan Dinas Perhubungan untuk menjaga kawasan terowongan tetap lancar dan bebas kemacetan.
“Kami akan berkoordinasi dengan semua pihak terkait, menjaga terowongan agar tetap lancar dan tidak macet,” ujarnya. (*)
