BONE — Suasana duka di Desa Nagauleng, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, berubah menjadi sorotan publik setelah peristiwa memilukan menimpa keluarga almarhum yang meninggal pada Kamis, 14 Agustus 2025.
Bukannya mendapat pelayanan dan pendampingan dari aparat desa maupun imam setempat, keluarga justru ditinggalkan dalam kesunyian.
Tiga kali keluarga almarhum mendatangi rumah Kepala Desa dan imam desa untuk meminta bantuan pengurusan jenazah, namun tak ada satu pun yang memberi respon.
Akibatnya, seluruh rangkaian prosesi pemakaman mulai dari pacalori (pembungkusan jenazah), pengukuran kain kafan, hingga doa pemakaman harus dilakukan oleh imam dari Kelurahan Cenrana dan Desa Watu.
“Kami sungguh kecewa. Ada warganya meninggal, tetapi tidak ada satupun yang datang, termasuk imam desa. Terpaksa kami minta bantuan dari desa tetangga,” ujar H. Suardi Mappa, salah satu keluarga almarhum, dengan nada geram.
BACA JUGA:
Super League Pekan Kedua: Bhayangkara Lampung dan PSM Sama-Sama Haus Tiga Poin
Tambang Pasir Ilegal di Bone Rusak Lingkungan, LSM Inakor: Ada Pembiaran Aparat!
Suardi yang juga Ketua Gerindra Cenrana menilai kelalaian itu bukan hanya sebatas kelalaian administrasi, melainkan penghinaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Ia bahkan menduga ada kepentingan politik yang ikut bermain.
“Kalau benar alasannya karena dendam politik, maka itu adalah dosa besar. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan penelantaran seperti ini,” tegasnya.
Kasus ini memicu desakan agar DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bone segera turun tangan mengevaluasi kinerja Kepala Desa Nagauleng dan imam setempat.
Menurut keluarga, tindakan keduanya telah melukai hati masyarakat dan mencederai prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana termaktub dalam Pancasila.
Hingga berita ini diturunkan, Imam Desa Nagauleng, Azhar, belum memberikan keterangan resmi. Diamnya pihak terkait justru menambah sorotan publik terhadap lemahnya komitmen pelayanan pemerintahan desa.
Bagi warga Cenrana, tragedi ini menjadi pengingat pahit bahwa pelayanan dasar di tingkat desa seharusnya tak boleh dikotori oleh kepentingan pribadi apalagi politik. (*)
Redaksi
