BERITA KOTA ONLINE, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa kebijakan penghematan dan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah sejak awal tahun terbukti memberikan hasil nyata bagi ketahanan ekonomi nasional.
Menurut Prabowo, tanpa langkah penghematan besar-besaran pada bulan-bulan awal pemerintahan, kondisi fiskal Indonesia tidak akan sekuat saat ini dalam menopang berbagai aktivitas ekonomi dan program prioritas negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet yang digelar pada Senin (15/12/2025).
Dalam forum tersebut, Prabowo memaparkan evaluasi kondisi anggaran negara sekaligus menyoroti kinerja kementerian dan lembaga dalam merealisasikan belanja pemerintah.
“Kalau di awal pemerintah kita di bulan-bulan pertama tidak melakukan efisiensi dan penghematan besar-besaran, kita sekarang tidak akan sekuat ini,” ujar Prabowo di hadapan para menteri.
Ia menegaskan bahwa keputusan melakukan penghematan sejak awal bukanlah langkah mudah, namun diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan negara di tengah tantangan ekonomi global dan kebutuhan pembangunan nasional yang besar.
Presiden mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima laporan langsung dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait posisi anggaran pemerintah.
Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa sisa anggaran yang berhasil dihemat cukup signifikan dan memberikan ruang fiskal yang lebih longgar bagi pemerintah.
Namun demikian, Prabowo juga menyoroti masih adanya kementerian dan lembaga yang dinilai lamban dalam bergerak dan merealisasikan belanja.
“Saya dapat laporan dari Menkeu, sisa anggaran yang bisa kita hemat cukup besar dan di sana sini masih ada kementerian atau lembaga yang kurang cepat bergerak,” paparnya.
Menurut Prabowo, keterlambatan tersebut berpotensi menghambat dampak positif anggaran terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
BACA JUGA:
Indonesia Keluar dari Pasar Beras Global Setelah 20 Tahun Jadi Pembeli Terbesar
Dukung Asta Cita Presiden Prabowo, Polda NTB Kawal Penyaluran SHU Koperasi Tambang di Sumbawa
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung persoalan regulasi yang dinilai terlalu kaku dan justru menghambat percepatan program pemerintah.
Ia menilai masih banyak pihak yang terlalu terpaku pada aturan tanpa melihat substansi dan kepentingan rakyat.
Presiden menegaskan bahwa peraturan seharusnya menjadi alat untuk melayani masyarakat, bukan sebaliknya.
“Kalau peraturan tidak menguntungkan bangsa dan rakyat, peraturan itu harus segera kita ubah,” tegasnya.
Prabowo menambahkan bahwa regulasi dibuat oleh manusia dan karena itu harus bersifat dinamis serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi bangsa.
Lebih lanjut, Presiden meminta seluruh jajaran pemerintah untuk mempercepat kinerja, meningkatkan koordinasi, serta memastikan bahwa anggaran yang tersedia dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Ia menekankan bahwa efisiensi anggaran bukan hanya soal penghematan, tetapi juga tentang penggunaan dana negara secara tepat sasaran, produktif, dan berdampak langsung.
Sidang Kabinet tersebut menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat komitmen dalam menjaga disiplin fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Prabowo berharap langkah-langkah yang telah diambil sejak awal tahun dapat terus dijaga konsistensinya agar Indonesia tetap memiliki fondasi ekonomi yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan. (*)
Pewarta: Kon Ekin Marco
