JAKARTA – Nama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, AHY diduga terlibat dalam penerbitan 243 sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas laut. Dugaan ini mencuat berdasarkan informasi yang diungkapkan beberapa pegiat media sosial.
Pegiat media sosial Jhon Sitorus menyatakan bahwa sertifikat HGB tersebut diterbitkan selama AHY menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Menurut Jhon, fakta tersebut seharusnya menjadi perhatian serius bagi Partai Demokrat dan AHY.
“243 SHGB pagar laut terbit di era AHY sebagai Menteri ATR/BPN,” tulis Jhon dalam unggahannya di platform media sosial X pada Rabu, 29 Januari 2025.
Jhon mengkritik sikap kader Demokrat yang dianggap terlalu defensif terkait isu ini. Ia menilai partai tersebut seharusnya tidak perlu menutup-nutupi fakta yang sudah terungkap ke publik.
“Baiknya Demokrat enggak perlu terlalu defensif, enggak usah tutup-tutupi fakta,” ujarnya.
BACA JUGA:
Hadapi Laporan Pencemaran Nama Baik, Kuasa Hukum Maya dan Amelia Siap Lapor Balik
Mahasiswa Makassar Tewas di Kamar Diduga karena Sakit, Keluarga Tolak Autopsi
Lebih lanjut, Jhon meminta AHY untuk bersikap kooperatif dan transparan dengan menjelaskan siapa yang memberikan perintah penerbitan sertifikat tersebut.
“Mending buka aja kalau itu atas perintah siapa dan kepentingan siapa. Itu baru namanya gebuk mafia tanah, bukan peluk mafia tanah,” tegasnya.
Selain Jhon, pegiat media sosial Bang Nalar juga mengungkapkan pandangan serupa. Dalam unggahannya, ia menyebut bahwa berdasarkan dokumen yang diterimanya, sertifikat HGB tersebut diterbitkan pada tahun 2024, saat AHY menjabat sebagai Menteri ATR/BPN.
Bang Nalar turut menyinggung situasi Partai Demokrat yang menurutnya tengah berada dalam tekanan. “Panik nih kayaknya Demokrat,” tulisnya.
Isu ini menjadi perhatian besar karena penerbitan sertifikat HGB di atas laut dinilai sebagai pelanggaran tata ruang dan aturan agraria yang berlaku.
Publik kini menantikan klarifikasi dari AHY dan langkah Partai Demokrat dalam menyikapi tudingan tersebut (*).
Muston|Editor: Andi Ahmad Effendy
Simak Berita Kota Lainnya:
PHRI Sulsel: Inpres 1/2025 Berpotensi Picu PHK di Industri Perhotelan
Kementerian BUMN Terapkan Opsi Kerja Empat Hari: Solusi Stres Pekerja
Minim Latihan dan Belum Kompak, Mampukah Patrick Kluivert Bawa Timnas Menang Lawan Australia?
===========================
