Beritakotaonline.id Maros, Sulawesi Selatan — Memasuki Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Maros, Sekretaris Aliansi Advokasi Demokrasi Indonesia (AKSI-MAROS), Nirwana, S.H., lantang menyuarakan peringatan keras kepada masyarakat.
Menyoroti dominasi kekuasaan dalam lingkup keluarga, ia menegaskan bahwa Maros saat ini berada dalam cengkeraman dinasti politik, di mana jabatan Bupati dan Ketua DPRD dipegang oleh ayah dan anak.
Menurutnya, hal ini adalah ancaman nyata terhadap demokrasi lokal dan transparansi pemerintah.
“Masyarakat Maros harus bangkit! Jangan biarkan Maros dikuasai oleh segelintir orang dalam satu keluarga,” ujar Nirwana dengan tegas. Minggu 27/10/2024
BACA JUGA: Menjelang Pilkada 2024, Polresta Siapkan Personil Pengamanan
Ia mengungkapkan bahwa pengaturan kebijakan di Maros saat ini seolah-olah hanya berpusat dalam lingkaran keluarga, yang rentan menyingkirkan kepentingan rakyat dan mengesampingkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan.
“Apakah kita rela melihat masa depan Maros dikendalikan hanya oleh satu keluarga yang berkuasa di kursi eksekutif dan legislatif?”
Nirwana menyoroti potensi konflik kepentingan yang sangat besar dalam pengaturan kebijakan daerah, di mana posisi Ketua DPRD yang seharusnya berfungsi sebagai pengawas justru berada di bawah pengaruh kuat keluarga Bupati.
Hal ini, katanya, merusak keseimbangan kekuasaan yang seharusnya menjadi penopang demokrasi.
“Fungsi pengawasan DPRD telah hilang! Ini bukan lagi demokrasi; ini adalah oligarki keluarga yang membajak pemerintahan Maros.”
Lebih lanjut, Nirwana mengecam beberapa kebijakan di Maros yang menurutnya sangat memihak pada kepentingan kelompok tertentu.
Proyek-proyek besar dan alokasi anggaran yang kurang transparan hanya memperkuat dugaan bahwa keluarga pejabat saat ini lebih memprioritaskan kepentingan pribadi mereka daripada kebutuhan masyarakat luas.
“Kita melihat proyek yang dibangun, tapi untuk siapa? Apakah untuk kepentingan rakyat atau untuk melanggengkan kekuasaan keluarga mereka?” tanya Nirwana.
BACA JUGA: Tim Rumah Rakyat Bersatu Siap Menangkan Kotak Kosong, Simbol Perlawanan Masyarakat di Pilkada Maros 2024
Dampak Nyata Dinasti Politik Bagi Masyarakat Maros.
Dinasti politik seperti ini, menurut Nirwana, tidak hanya berdampak pada pemerintahan tetapi juga berpengaruh langsung terhadap masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa ketika kekuasaan terpusat dalam satu keluarga, perhatian pada kesejahteraan umum dapat terabaikan.
Proyek-proyek yang seharusnya mendorong kemajuan ekonomi dan sosial sering kali hanya menjadi alat untuk memperkaya keluarga penguasa.
Alhasil, alokasi dana publik bisa jadi tidak tepat sasaran dan hanya menguntungkan segelintir pihak.
Dampaknya, ekonomi masyarakat Maros dapat terhambat karena proyek-proyek pembangunan tidak diarahkan untuk membuka lapangan pekerjaan baru atau meningkatkan layanan publik.
Dalam ranah sosial, rasa ketidakadilan tumbuh karena masyarakat merasa aspirasi mereka diabaikan dan lebih fokus pada kepentingan keluarga tertentu.
BACA JUGA: Menelusuri Fenomena Politik Uang di Pilkada 2024: Ancaman bagi Demokrasi
Dalam jangka panjang, situasi ini berpotensi melemahkan kesejahteraan umum, meningkatkan ketimpangan, dan memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Harapan dan Solusi: Memilih Kotak Kosong (KOKO) sebagai Bentuk Penolakan
Sebagai langkah nyata menghadapi ancaman politik dinasti, Nirwana mengajak masyarakat Maros untuk mempertimbangkan opsi kotak kosong pada Pilkada mendatang jika tidak ada calon yang mewakili kepentingan rakyat.
Ia percaya, memilih kotak kosong adalah pernyataan tegas bahwa masyarakat menolak politik dinasti dan menginginkan perubahan.
Ini juga memberi sinyal kuat bahwa Maros membutuhkan pemimpin yang benar-benar berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan keluarga atau golongan tertentu.
Selain itu, Nirwana menekankan pentingnya pemilih untuk lebih selektif dalam menentukan wakil rakyat di DPRD.
Memilih calon legislatif yang memiliki komitmen terhadap transparansi dan pengawasan independen akan memperkuat lembaga tersebut untuk benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pengawas eksekutif.
Dengan begitu, DPRD Maros bisa lebih kritis terhadap kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.
“Masyarakat Maros punya pilihan, dan itu bisa dilakukan dengan memilih kotak kosong sebagai simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang korup. Dengan langkah ini, kita berharap di masa depan Maros dipimpin oleh tokoh yang independen, bukan sekadar melanggengkan kekuasaan satu keluarga,” tegas Nirwana.
Dengan suara kritis yang terus digaungkan, AKSI-MAROS berjanji akan terus memperjuangkan demokrasi yang bersih dan akuntabel di Maros.
Dinasti politik, yang menurut mereka mengorbankan kesejahteraan rakyat dan prinsip demokrasi, harus dilawan.
Nirwana berharap masyarakat sadar bahwa Pilkada ini adalah momen penting untuk menentukan arah masa depan Maros—sebuah masa depan yang tidak lagi dikendalikan oleh segelintir orang, tetapi benar-benar mencerminkan suara rakyat. (red AA)
================
