JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar Operasi Kepolisian Kewilayahan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia mulai 1 Mei 2025.
Operasi ini tidak hanya sekadar penegakan hukum terhadap tindak kriminal jalanan.
Namun lebih dari itu, menyasar praktik premanisme yang dinilai semakin mengkhawatirkan dan berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional serta menurunkan kepercayaan investor terhadap iklim usaha di tanah air.
Pelaksanaan operasi ini tertuang dalam Surat Telegram Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025 yang ditujukan kepada seluruh jajaran Polda dan Polres.
Dalam surat itu, ditegaskan bahwa operasi harus dilakukan dengan pendekatan terpadu yang mencakup kegiatan intelijen, tindakan pre-emtif dan preventif, serta penegakan hukum secara tegas.
Premanisme Ancam Iklim Investasi
Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, dalam keterangannya pada Selasa (6/5/2025), menyampaikan bahwa operasi ini merupakan langkah konkret Polri dalam menghadirkan rasa aman di tengah masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
“Premanisme bukan hanya sekadar tindak kekerasan di jalanan. Dalam banyak kasus, mereka melakukan pemerasan, pungutan liar, pengancaman, bahkan penganiayaan terhadap pelaku usaha. Ini jelas mengganggu aktivitas ekonomi dan membuat investor merasa tidak nyaman,” ujarnya.
Menurutnya, Polri ingin menciptakan ruang publik dan lingkungan usaha yang bebas dari tekanan dan intimidasi.
Karena itu, penanganan premanisme harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari individu pelaku hingga jaringan kelompok yang lebih besar.
Fokus Penindakan: Dari Pungli hingga Penganiayaan
Dalam Operasi Kepolisian Kewilayahan kali ini, fokus penindakan mencakup berbagai bentuk kejahatan yang biasa dikaitkan dengan aksi premanisme.
Termasuk di antaranya adalah pemerasan, pungutan liar, pengancaman, intimidasi, pengeroyokan, dan penganiayaan.
“Premanisme dalam bentuk apa pun yang mengganggu ketertiban masyarakat dan iklim usaha akan ditindak tegas. Ini adalah bagian dari upaya menciptakan kepastian hukum dan rasa aman, terutama bagi para pelaku usaha dan investor yang ingin menanamkan modal di Indonesia,” tambah Brigjen Trunoyudo.
BACA JUGA:
Kapolda Sulsel Gelar Coffee Morning Bersama Pakar Hukum Unhas, Bahas Refleksi dan Penegakan Hukum
Prabowo Akan Hapus Utang Petani: Agar Tak Terjerat Rentenir-Pinjol
Ia juga menyebut bahwa operasi ini bukan semata-mata tindakan represif, melainkan juga upaya edukatif.
Polri mengedepankan langkah-langkah preventif untuk membangun kesadaran hukum dan mengajak masyarakat untuk turut serta menciptakan lingkungan yang tertib dan aman.
Koordinasi Lintas Sektor: Kunci Keberhasilan
Operasi ini tidak dijalankan Polri sendirian. Sinergi lintas sektor turut menjadi prioritas utama dalam pelaksanaannya.
Polri menjalin kerja sama erat dengan TNI, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan operasi berjalan efektif dan memberikan dampak jangka panjang terhadap stabilitas keamanan.
“Koordinasi yang solid antara aparat keamanan dan pemerintah daerah sangat penting. Banyak pelaku premanisme yang memanfaatkan celah di wilayah-wilayah tertentu, dan ini tidak bisa ditangani sendiri oleh kepolisian. Dibutuhkan pendekatan menyeluruh,” jelas Brigjen Trunoyudo.
Dukungan Masyarakat Dibutuhkan
Selain dukungan dari aparat dan pemerintah, keterlibatan masyarakat juga menjadi salah satu kunci keberhasilan operasi ini.
Polri mengimbau masyarakat untuk tidak takut melapor jika menemukan tindakan yang mengarah pada premanisme di lingkungan sekitar.
“Operasi ini bukan hanya tugas kepolisian, tetapi juga tanggung jawab bersama. Masyarakat kami minta untuk aktif memberikan informasi dan tidak takut melawan ketidakadilan. Polri menjamin keamanan pelapor,” kata Trunoyudo.
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Aman dan Berkelanjutan
Dengan digelarnya operasi ini, diharapkan tercipta situasi keamanan yang kondusif dan berkelanjutan.
Pemerintah melalui Polri ingin membuktikan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara yang aman untuk berinvestasi, bebas dari praktik ilegal yang merugikan dunia usaha.
“Ketika keamanan terjaga, kepastian hukum ada, maka kepercayaan investor akan meningkat. Ini akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Brigjen Trunoyudo (*).
Syamsul Bakhri| Enrizal Mustapa
==========================
