JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan komitmen tegas untuk menghapus sistem kerja outsourcing yang selama ini menjadi sorotan kalangan buruh.
Pernyataan ini disampaikan langsung di hadapan ribuan buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang dipusatkan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (1/5/2025).
Dalam orasinya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan segera mengkaji dan mempercepat proses penghapusan sistem outsourcing melalui Dewan Kesejahteraan Nasional.
“Saya akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari secepat-cepatnya. Kita ingin menghapus outsourcing,” ujar Prabowo yang disambut sorak-sorai ribuan buruh yang hadir.
Pernyataan ini menjadi jawaban langsung atas salah satu dari enam tuntutan utama elemen buruh dalam aksi nasional May Day tahun ini.
Buruh menilai sistem outsourcing sering kali menimbulkan ketidakpastian kerja dan tidak berpihak pada kesejahteraan pekerja.
Meski memberikan angin segar kepada buruh, Presiden Prabowo juga mengingatkan pentingnya menjaga iklim investasi agar tercipta lapangan kerja yang berkelanjutan.
Ia menekankan bahwa perlindungan buruh dan keberlangsungan investasi harus berjalan seiring.
“Kalau tidak ada investasi, tidak ada pabrik. Kalau tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Jadi kita harus kerja sama. Dalam waktu dekat saya akan mengadakan pertemuan di Istana Bogor antara 150 pimpinan buruh dengan 150 pimpinan perusahaan,” tambahnya.
BACA JUGA:
MK: Pasal 27A UU ITE Hanya Berlaku untuk Individu, Bukan Lembaga atau Korporasi
May Day! Prabowo Siapkan Hadiah Untuk Buruh, Ini Isinya
Aksi May Day 2025 tidak hanya berlangsung di Jakarta, tetapi juga digelar serentak di sedikitnya 15 kabupaten/kota di Indonesia.
Lebih dari satu juta buruh dilaporkan turun ke jalan di berbagai daerah seperti Surabaya, Semarang, Lampung, Medan, Palembang, Makassar, Batam, Cirebon, Bekasi, Tangerang, Gresik, Banjarmasin, Pontianak, dan Balikpapan.
Adapun enam tuntutan utama buruh dalam aksi May Day 2025 adalah sebagai berikut:
- Hapus sistem outsourcing
- Bentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
- Wujudkan upah layak bagi seluruh pekerja
- Lindungi buruh melalui pengesahan RUU Ketenagakerjaan yang baru
- Sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)
- Berantas korupsi melalui pengesahan RUU Perampasan Aset
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dalam pernyataannya menyambut baik komitmen Presiden Prabowo, namun menegaskan bahwa buruh akan terus mengawal janji tersebut agar benar-benar terealisasi.
“Kami sambut baik janji Presiden. Tapi kami akan tetap awasi dan dorong implementasinya, terutama soal penghapusan outsourcing dan pengesahan RUU penting yang pro buruh,” ujar salah satu perwakilan buruh dari panggung orasi.
Langkah Presiden Prabowo ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah ingin memperbaiki kondisi ketenagakerjaan di Indonesia.
Namun, para aktivis buruh mengingatkan bahwa komitmen tersebut harus diwujudkan dalam kebijakan konkret, bukan sekadar janji politik belaka (*).
Editor: Enrizal Mustafa
==========================
