LUWU UTARA – Wakil Bupati Luwu Utara, Jumail Mappile, mengungkapkan tujuh program prioritas yang menjadi fokus utama pemerintah daerah.
Program ini disusun berdasarkan janji politik Bupati dan Wakil Bupati saat kampanye Pilkada lalu, dengan salah satu poin utamanya adalah menuntaskan hak-hak pegawai.
Jumail menyampaikan hal tersebut saat membuka kegiatan Forum Perangkat Daerah di Aula Kantor Bapperida Luwu Utara, Senin (17/3/2025).
Menurutnya, program prioritas ini disusun dengan pendekatan politik untuk memastikan kebijakan daerah selaras dengan kebutuhan masyarakat.
“Tujuh program ini merupakan janji politik kami saat Pilkada lalu. Kami ingin memastikan bahwa seluruh kebijakan ini bisa direalisasikan secara nyata,” ujar Jumail.
Selain menuntaskan hak-hak pegawai, enam program prioritas lainnya adalah menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, optimalisasi perilaku ASN, perbaikan fasilitas sanitasi kantor, penertiban distribusi pupuk dan BBM, memfasilitasi jaminan harga normal gabah, serta rehabilitasi dan pemanfaatan taman kota.
Jumail juga menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai.
“Terkait hak-hak pegawai, Pak Bupati sudah berkomitmen bahwa pada tahun 2025, TPP akan dibayarkan penuh selama 12 bulan,” katanya. Pernyataan ini pun disambut antusias oleh para peserta forum.
BACA JUGA:
Kirim Surat Perintah Disertai Ancaman, Wabup Tana Toraja Bikin Resah Pedagang Pasar Makale
Selain tujuh program prioritas tersebut, Pemkab Luwu Utara juga menetapkan beberapa target pembangunan daerah untuk tahun 2026.
Beberapa di antaranya adalah peningkatan pelayanan dasar di sektor kesehatan dan pendidikan, penguatan ekonomi hijau dan biru, serta optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik.
Jumail berharap seluruh perangkat daerah bisa bekerja sama untuk mewujudkan program-program tersebut.
“Saya harap setiap perangkat daerah serius dalam menjalankan program ini, karena pencapaian target pembangunan menjadi indikator keberhasilan pemerintah daerah,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Bapperida Luwu Utara, Aspar, menyampaikan bahwa forum ini bertujuan untuk menyelaraskan program perangkat daerah dengan usulan hasil Musrenbang serta kajian teknokratik.
“Dengan forum ini, kami ingin memastikan program prioritas bisa berjalan optimal dan sesuai dengan tema pembangunan daerah tahun 2026,” pungkasnya (*).
Yustus | Editor: Arya R. Syah
=======================
