LUWU UTARA – Pemerintah Kabupaten Luwu Utara terus menunjukkan kemajuan dalam pemerataan ekonomi dengan tingkat ketimpangan pendapatan terendah di Sulawesi Selatan.
Data terbaru menunjukkan bahwa gini ratio daerah ini mengalami penurunan signifikan dalam tiga tahun terakhir.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Luwu Utara, Aspar, mengungkapkan bahwa capaian ini merupakan hasil dari berbagai kebijakan yang mendukung pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Dalam tiga tahun terakhir, nilai gini ratio di Luwu Utara terus mengalami penurunan. Pada 2022, angka gini ratio berada di kisaran 0,349 poin, kemudian menurun menjadi 0,342 poin pada 2023, dan pada 2024 kembali turun secara signifikan ke level 0,272 poin,” ujar Aspar, Sabtu (15/3/2025).
Aspar menjelaskan bahwa gini ratio digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan dalam suatu wilayah. Semakin kecil nilai gini ratio, semakin merata distribusi pendapatan di masyarakat.
“Jika gini ratio mendekati nol, maka distribusi pendapatan semakin merata. Ini menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi semakin berkurang dan masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya ekonomi,” tambahnya.
Menurutnya, penurunan angka gini ratio ini tidak lepas dari berbagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap peluang ekonomi.
Salah satu faktor utama adalah pengembangan infrastruktur, program peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta dorongan terhadap sektor ekonomi kreatif dan UMKM.
“Dengan baseline yang sudah ada, ini menjadi momentum yang sangat baik bagi Kabupaten Luwu Utara untuk semakin memperkuat sektor ekonomi, sosial, dan budaya.
Pemerintah terus berupaya memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat, sarana dan prasarana, serta peningkatan produktivitas di 17 sektor ekonomi dapat terus terpenuhi,” jelas Aspar.
BACA JUGA:
Kejari Luwu Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Dana Hibah KONI 2022
Ibu Wakil Bupati Barru Tewas Usai Mobil Masuk Selokan di Soppeng
Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, dan Wakil Bupati Jumail Mappile yang baru memimpin pada 2025, menyambut baik pencapaian ini dan menjadikannya sebagai pijakan untuk langkah-langkah pembangunan yang lebih progresif.
“Pemerintah daerah akan terus berfokus pada kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi semua pihak, termasuk masyarakat dan dunia usaha, kita bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan,” ungkap Andi Abdullah Rahim.
Sementara itu, menurut analisis Bank Dunia, ketimpangan pendapatan dapat dikategorikan dalam tiga kelompok, yakni rendah, sedang, dan tinggi.
Ketimpangan dianggap rendah jika kelompok 40% masyarakat berpendapatan rendah menerima lebih dari 17% dari total pendapatan nasional.
Berdasarkan data terbaru, Luwu Utara masuk dalam kategori ketimpangan rendah, yang menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih merata dibandingkan daerah lain di Sulawesi Selatan.
Selain menggunakan metode Bank Dunia, Aspar juga menjelaskan bahwa metode Gini Ratio dengan grafik kurva Lorenz menjadi salah satu alat ukur yang digunakan untuk melihat tren pemerataan pendapatan.
“Semakin dekat kurva Lorenz dengan garis diagonal, semakin kecil ketimpangan yang terjadi. Dengan nilai gini ratio Luwu Utara yang terus menurun, ini menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat semakin merata,” katanya.
Aspar menambahkan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari perencanaan yang matang dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, serta partisipasi aktif masyarakat.
“Melalui perencanaan yang baik, sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, serta optimalisasi pengelolaan fiskal, pencapaian indikator kinerja pemerintah daerah juga semakin meningkat,” tegasnya.
Ke depan, Pemkab Luwu Utara berkomitmen untuk terus memperkuat program yang mendukung pemerataan ekonomi, termasuk penguatan sektor pertanian, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta fasilitasi bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat terus meningkat dan Luwu Utara dapat menjadi model pemerataan ekonomi bagi daerah lain di Sulawesi Selatan (*).
Yustus | Editor: Arya R. Syah
==========================
