PALOPO SULAWESI SELATAN – Pakar hukum Farid Mamma SH. MH menyoroti keputusan partai yang mengusulkan istri Trisal Tahir, Naili, sebagai pengganti suaminya dalam Pilkada Palopo 2024.
Farid Mamma pakar hukum sekaligus Direktur PUKAT Sulsel itu menilai langkah ini sebagai bentuk konspirasi politik yang mencederai demokrasi, terutama karena kasus ini berkaitan dengan pemalsuan ijazah yang menyebabkan Trisal didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
“Ini bukan negara kerajaan di mana kekuasaan diwariskan begitu saja kepada keluarga. MK tidak bisa membiarkan praktik seperti ini, dimana seorang kandidat yang didiskualifikasi karena kejahatan politik malah digantikan oleh istrinya. Apa bedanya Trisal dengan istrinya? Istrinya pasti tahu soal ijazah palsu itu!” ucap Farid Mamma di Warkop Kedai di Makassar, Kamis (27/2/2025).
Menurut Farid, partai pengusung tidak bisa sembarangan menunjuk Naili sebagai pengganti tanpa memperhitungkan implikasi hukum dari kasus yang menimpa suaminya. Jika partai tetap memaksakan pencalonan Naili, maka gugatan hukum yang diajukan sebelumnya menjadi sia-sia.
“Kalau partai bisa seenaknya menunjuk istri Trisal, lalu untuk apa ada gugatan ke MK? Ini justru mencederai semangat demokrasi,” tegasnya.
BACA JUGA:
Gara-Gara Ijazah Palsu, Trisal Tahir Gagal Jadi Walikota Palopo
Ijazah Tidak Dapat Dipastikan Keasliannya, Cawalkot Palopo Trisal Tahir Didiskualifikasi
Farid juga mendesak pihak kepolisian untuk segera menindaklanjuti putusan MK dengan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan pemalsuan ijazah yang dilakukan Trisal Tahir.
Kata dia, kejahatan pemalsuan ijazah yang dilakukan Trisal Tahir harus diproses secara hukum.
Ia menegaskan bahwa kepolisian tidak memiliki alasan untuk menunda penyidikan terkait kasus pemalsuan ijazah yang menjadi dasar putusan MK.
Farid juga menekankan bahwa Kapolres Palopo harus dievaluasi jika tidak segera menindaklanjuti kasus ini. Menurutnya, pelanggaran hukum dalam proses demokrasi tidak boleh dibiarkan.
“Maju sebagai pemimpin itu harus bersih, bukan malah ada unsur kejahatan seperti pemalsuan ijazah. Kepolisian harus bertindak, jika tidak, maka Kapolres harus dievaluasi!” pungkasnya.
Dengan perkembangan ini, dinamika pilkada Palopo 2024 pilkada Palopo 2024 semakin memanas. Masyarakat kini menunggu langkah KPU dan pihak berwenang dalam menyikapi kontroversi yang terjadi (*).
Arya | Editor: Andi Ahmad Effendy
========================
