JAKARTA – Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), sebuah lembaga yang dikenal dalam mengungkap kejahatan terorganisir dan korupsi, telah merilis daftar tokoh paling korup dunia.
Nama Presiden RI ke-7, Joko Widodo, atau Jokowi, masuk dalam daftar ini, yang memicu berbagai reaksi dari masyarakat Indonesia dan dunia internasional.
OCCRP memberikan penghargaan tahunan “Person of the Year” untuk menyoroti individu yang dinilai memiliki kontribusi besar dalam merusak demokrasi dan hak asasi manusia melalui tindakan korupsi atau kejahatan terorganisir.
Tahun 2024, penghargaan ini diberikan kepada Bashar al-Assad, Presiden Suriah, namun nama Jokowi sebagai finalis turut menarik perhatian.
BACA JUGA:
Jokowi vs Hasto: Saling Sentil Soal Ambisi Kekuasaan di PDIP
Farid Mamma Tantang Polda Sulsel: Tangkap Pelaku Penembakan Advokat dalam Dua Minggu
Dalam rilis resminya, OCCRP mengkritik pemerintahan Jokowi, yang dinilai melemahkan lembaga-lembaga demokrasi di Indonesia, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
OCCRP menyoroti kebijakan dan tindakan yang dianggap merusak independensi kedua lembaga tersebut.
Salah satu kritik utama adalah dugaan bahwa Jokowi menggunakan pengaruhnya untuk memuluskan karier politik putranya, Gibran Rakabuming, yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden di bawah Presiden Prabowo Subianto. OCCRP menyebut langkah ini sebagai upaya yang merugikan proses demokrasi di Indonesia.
Meski begitu, OCCRP menegaskan bahwa mereka tidak memiliki bukti konkret mengenai keterlibatan Jokowi dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi.
Namun, laporan mereka menekankan bahwa dampak dari pemerintahan Jokowi secara signifikan melemahkan perjuangan antikorupsi di Indonesia.
BACA JUGA:
Presidential Threshold 20 Persen Dihapus, Ini Amar Putusan MK
Jaksa Agung ST Burhanuddin Kembali Diguncang Isu Poligami, Disebut Punya 5 Istri, Pernah Dilapor ke KASN
Masuknya nama Jokowi ke dalam daftar tokoh paling korup dunia langsung memicu diskusi panas di media sosial.
Sebagian masyarakat Indonesia menganggap hal ini sebagai pukulan terhadap reputasi Jokowi, yang selama ini dikenal dengan citra sederhana dan dekat dengan rakyat.
Di sisi lain, ada pula yang meragukan kredibilitas OCCRP dan menilai laporan ini sebagai bagian dari agenda politik tertentu.
Perdebatan ini juga menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
Banyak yang berharap pemerintah Indonesia dapat memberikan tanggapan resmi atas laporan ini untuk menjernihkan situasi dan menjaga kepercayaan publik.
OCCRP dikenal sebagai organisasi non-pemerintah yang fokus pada pelaporan investigatif terkait korupsi dan kejahatan terorganisir di seluruh dunia.
Dengan penghargaan “Person of the Year,” mereka berharap dapat menarik perhatian global terhadap isu-isu serius yang merusak demokrasi dan stabilitas sosial.
Dalam pernyataan terbarunya, OCCRP juga mengakui bahwa penghargaan ini sering kali disalahartikan atau digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik.
Oleh karena itu, mereka berkomitmen untuk terus menyempurnakan proses nominasi dan seleksi agar lebih transparan dan inklusif.
Arya | Editor: Andi Ahmad Effendy
===================
