JAKARTA – Prabowo Subianto, kini berada di tengah sorotan publik terkait kebijakan kenaikan PPN sebesar 12% yang dijadwalkan berlaku pada 1 Januari 2025.
Masyarakat, termasuk berbagai pakar hukum dan ekonomi, mulai menggugat keputusan tersebut.
Mereka mendesak Prabowo untuk mengambil tindakan tegas dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) guna membatalkan kenaikan PPN tersebut.
Protes ini tidak hanya datang dari kalangan akademisi, tetapi juga kelompok masyarakat yang merasa terhimpit oleh kebijakan yang dianggap memberatkan.
Kenaikan PPN menjadi 12% diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah disahkan pada tahun 2021.
BACA JUGA:
Anggota Polsek Mamajang Makassar, Dijatuhi PTDH, Diduga Pemeriksaan Syarat Konspirasi
Meskipun sudah dijelaskan bahwa pemerintah memberikan berbagai insentif untuk menjaga daya beli masyarakat, banyak pihak tetap khawatir kebijakan ini akan memperburuk kondisi ekonomi, terutama bagi kalangan menengah ke bawah.
Prabowo Subianto, yang dikenal memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan, dianggap memiliki kemampuan untuk mendorong penerbitan Perppu yang dapat mengubah kebijakan ini.
Berdasarkan pendapat sejumlah ahli, langkah pemerintah untuk menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 12% bisa memicu dampak negatif yang luas, mulai dari inflasi hingga penurunan daya beli masyarakat.
BACA JUGA:
PPN 12 Persen: Apa, Mengapa, dan Dampaknya Bagi Ekonomi Indonesia
Mereka menganggap bahwa kondisi ekonomi Indonesia yang belum sepenuhnya pulih pasca-pandemi tidak mendukung penerapan kenaikan PPN ini.
Oleh karena itu, banyak yang menilai bahwa Prabowo Subianto perlu segera bertindak untuk menunda atau bahkan membatalkan kebijakan tersebut demi kebaikan rakyat.
Pakar ekonomi dan hukum juga mengungkapkan bahwa meskipun kenaikan PPN sudah diatur dalam UU HPP, penerbitan Perppu bukanlah hal yang tidak mungkin dilakukan.
Mereka mengingatkan bahwa dalam sejarah pemerintahan Indonesia, Perppu telah diterbitkan beberapa kali, bahkan di masa pemerintahan sebelumnya.
BACA JUGA:
Karyawan UD. Naga Mas Gowa Mengeluhkan Gaji Rendah dan Tanpa Jaminan Sosial
Oleh karena itu, mereka mendorong Prabowo untuk menggunakan kewenangannya dalam mengambil langkah yang bisa menyelamatkan kondisi ekonomi masyarakat.
Prabowo dinilai dapat menunjukkan kepemimpinannya yang lebih berpihak kepada rakyat, terutama kalangan menengah ke bawah yang sangat terdampak oleh kebijakan ini.
Prabowo Subianto kini dihadapkan pada tantangan besar dalam menghadapi protes tersebut.
Banyak pihak menganggap bahwa keputusan ini tetap bisa dievaluasi dan dibatalkan demi kepentingan masyarakat.
Pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada penerimaan pajak, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan rakyat yang akan sangat terpengaruh oleh perubahan ini.
BACA JUGA:
Uang Palsu Beredar di Sulsel, PUKAT Minta Penyuplai Mesin ATM Diperiksa
Langkah penerbitan Perppu bisa menjadi solusi terbaik untuk menjaga keseimbangan antara kebijakan fiskal dan dampak sosial ekonomi yang timbul akibat kenaikan PPN.
Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto memiliki kesempatan untuk menunjukkan kepemimpinan yang responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Dengan mendengarkan suara-suara yang menuntut perubahan, serta mempertimbangkan usulan untuk menerbitkan Perppu, Prabowo dapat membuat keputusan yang akan menguntungkan masyarakat secara luas.
Keputusan ini akan memperkuat legitimasi pemerintah di mata rakyat, bahwa pemerintah benar-benar mendengarkan dan merespon kebutuhan ekonomi masyarakat.
Pemerintah harus segera merespons dengan solusi yang tepat agar tidak terjadi kerugian ekonomi lebih lanjut bagi kalangan bawah.
Dalam kesimpulannya, Prabowo Subianto dihadapkan pada kesempatan besar untuk mengambil tindakan yang akan memiliki dampak besar bagi ekonomi Indonesia.
Dengan mendengarkan suara rakyat dan mempertimbangkan opsi penerbitan Perppu, Prabowo dapat memastikan bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan tidak memberatkan masyarakat.
Sebagai pemimpin yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan, langkah Prabowo akan sangat menentukan nasib perekonomian Indonesia dalam waktu dekat (*).
Arya | Editor: Andi A. Effendy
======================
