LUWU UTARA – DPMPTSP Luwu Utara menggelar Forum Komunikasi Masyarakat dan Forum Konsultasi Publik (FKM-FKP) pada Senin (23/12/2024) di Aula Pertemuan Warkop Daeng Azis, Masamba.
Forum ini dihadiri 36 peserta dari berbagai kalangan, termasuk kepala perangkat daerah, camat, tokoh masyarakat, pelaku usaha, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan masukan.
Asisten Pemerintahan Akram Risa membuka acara dengan menegaskan pentingnya forum ini dalam membangun kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah.
Akram menyebutkan bahwa kegiatan ini mengacu pada amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
“Melalui forum ini, masyarakat dapat memberikan saran terkait standar pelayanan publik, sehingga dapat tercipta pelayanan yang lebih baik dan sesuai harapan masyarakat,” ungkap Akram dalam sambutannya.
BACA JUGA:
Kunjungan Kerja DPRD Bontang ke DPRD Luwu Utara, Perkuat Sinergi Legislatif
Dalam diskusi yang berlangsung, berbagai pihak menyampaikan aspirasi mereka terkait pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP.
Kepala DPMPTSP, Alauddin Sukri, menegaskan bahwa forum ini tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga sarana untuk mengevaluasi rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI).
Salah satu langkah konkret yang dibahas adalah penguatan layanan SAGU (Sistem Antar Jemput Urusan) dan Kedai OSS (Online Single Submission).
Kedua layanan ini dirancang untuk mempermudah pelaku usaha dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB).
Selain itu, forum ini juga membahas pentingnya melibatkan masyarakat dalam pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
Alauddin menekankan bahwa upaya ini akan berdampak pada peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pelayanan.
“Kami juga menyiapkan tenaga teknis untuk membantu penyampaian informasi layanan kepada masyarakat,” jelas Alauddin.
BACA JUGA:
Suarakan Hak Masyarakat Dapatkan Pelayanan Berkualitas, DPMPTSP Luwu Utara Gelar FKM-FKP
Dengan begitu, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan semakin solid.
DPMPTSP Luwu Utara juga berkomitmen untuk memperkuat sinergi dengan perangkat daerah lainnya demi menjangkau masyarakat hingga ke desa-desa.
Dalam forum ini, peserta diajak berdiskusi mengenai strategi kolaborasi antar instansi untuk memperluas sosialisasi produk layanan publik.
Alauddin menambahkan, forum seperti ini sebaiknya dilaksanakan secara rutin, baik per triwulan maupun per semester, agar komunikasi antara penerima dan pemberi layanan tetap terjalin.
Langkah ini menunjukkan keseriusan DPMPTSP Luwu Utara dalam membangun sistem pelayanan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Akram Risa juga menyoroti pentingnya pengawasan dan kontrol dari publik untuk memastikan pelayanan yang berkualitas.
“Hanya dengan keterlibatan aktif masyarakat, pelayanan publik dapat mencapai tingkat optimal,” katanya.
Dalam penutupan diskusi, peserta sepakat bahwa forum ini memberikan ruang yang luas untuk menyampaikan ide dan saran.
Pelaku usaha mengapresiasi layanan SAGU dan Kedai OSS yang dianggap mempermudah pengurusan izin usaha.
Sementara itu, tokoh masyarakat mengungkapkan harapan agar kegiatan seperti ini terus berlanjut sebagai wujud keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi rakyat.
DPMPTSP Luwu Utara berharap hasil diskusi dari forum ini dapat menjadi pijakan dalam menyusun kebijakan pelayanan yang lebih inklusif.
Dengan membangun sinergi bersama masyarakat, DPMPTSP optimis mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik, transparan, dan sesuai kebutuhan warga Luwu Utara.
Forum ini menjadi bukti nyata bahwa DPMPTSP Luwu Utara berkomitmen untuk menjadikan pelayanan publik sebagai prioritas utama.
Kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan seperti ini diharapkan mampu menciptakan pelayanan yang lebih responsif, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat.
Reporter: Benny / Yustus
Editor: Arya R. Syah
==================
