MAKASSAR, BERITAKOTAONLINE.ID – Pusat Kajian dan Advokasi Anti Korupsi (PUKAT) Sulawesi Selatan mendesak Kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan pemotongan uang saku yang dialami oleh atlet Pra-PON.
Permintaan ini muncul setelah adanya pengakuan dari seorang atlet berinisial (rd) mengenai ketidakberesan dalam distribusi anggaran yang seharusnya diterima oleh para atlet.
Menurut (RD), uang saku yang seharusnya diterima sebesar Rp 4.000.000 diduga dipotong hingga menjadi Rp 400.000.
BACA JUGA:
Sahbirin Noor Resmi Tersangka: KPK Ungkap Jaringan Korupsi di Kalsel
Kejati Sulsel Tetapkan 2 Tersangka Korupsi Proyek IPAL Makassar Rp 7,9 Miliar
Ia menjelaskan bahwa alasan yang diberikan terkait pemotongan ini adalah karena dana dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulawesi Selatan belum cair.
“Hingga kini, dana tersebut belum juga cair meski sudah tahun 2024,” ungkap (RD) dengan nada kecewa.
Selain dugaan pemotongan uang saku, (RD) juga mengungkapkan masalah lain yang lebih memprihatinkan:
Dikatakannya, kualitas makanan yang disediakan kepada para atlet. Ia mengklaim bahwa makanan yang disajikan selama latihan sangat tidak bergizi.
“Makanannya hanya tempe, tahu, sayur, dan ayam alakadarnya, itu pun rasanya tidak enak,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi ini tentu sangat merugikan para atlet yang tengah mempersiapkan diri menghadapi kompetisi tingkat nasional.
Menanggapi hal ini, PUKAT Sulsel menilai bahwa permasalahan ini menunjukkan adanya pengelolaan anggaran yang buruk dan tidak transparan.
“Kami mendesak Kejaksaan untuk segera mengusut tuntas kasus ini. Ini bukan hanya tentang uang saku, tetapi juga mengenai hak para atlet untuk mendapatkan gizi yang layak dan perlakuan yang sesuai,” kata Farid Mamma, SH, MH, Direktur PUKAT Sulsel, di Makassar, Kamis (10/10/2024).
Farid menambahkan, jika dugaan pemotongan dana ini terbukti, maka tindakan tersebut bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.
“Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindakan ini dapat dikenakan pidana, terutama terkait penyalahgunaan anggaran,” tegasnya.
Kondisi makanan yang kurang memadai semakin memperburuk situasi. Dengan jadwal latihan yang padat dan tuntutan fisik yang tinggi, kebutuhan gizi atlet seharusnya menjadi prioritas utama.
Namun, makanan yang disediakan dianggap tidak memenuhi standar gizi yang diperlukan untuk menunjang performa mereka.
Kasus ini terjadi menjelang Pra-PON yang akan berlangsung di Bali pada 19-22 Oktober 2023 lalu.
Atlet seharusnya fokus pada persiapan mereka, tetapi ketidakjelasan dalam distribusi anggaran dan buruknya kondisi makanan menjadi penghalang.
Sampai berita ini dimuat, pihak Dispora Sulsel belum memberikan tanggapan resmi terkait masalah ini.
Dengan desakan dari PUKAT dan perhatian publik yang semakin meningkat, diharapkan agar kasus ini segera ditindaklanjuti.
Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran adalah kunci untuk memastikan hak-hak para atlet terlindungi (Arya).
Editor: Andi Ahmad Effendy
==================
