JAKARTA – BERITAKOTAONLINE.ID – Ahmad Muzani, mengungkapkan bahwa penyusunan kabinet untuk Prabowo-Gibran sedang berjalan.
Ahmad Muzani memastikan pengumuman resmi kabinet akan dilakukan setelah pelantikan resmi. Ia menekankan bahwa jumlah kementerian adalah hak prerogatif presiden.
“Finalisasi struktur kabinet sudah semakin jelas, termasuk portofolio yang akan diisi,” kata Muzani di Kompleks Parlemen pada Rabu (25/9).
BACA-JUGA:
Anak di Makassar Tebas Ibu Kandung
Sekretaris Jenderal Gerindra itu menambahkan, menteri yang dipilih akan berasal dari individu yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidangnya.
Muzani juga menyatakan kemungkinan peningkatan jumlah kementerian untuk memfokuskan program tertentu, sehingga layanan kepada masyarakat bisa lebih efisien.
Ia mengingatkan bahwa penambahan kementerian dapat berdampak pada jumlah komisi di DPR, yang mungkin perlu disesuaikan untuk mengatasi beban kerja yang meningkat.
BACA -JUGA:
Harga Minyak Dunia Turun, Investor Ragukan Stimulus China dapat Tingkatkan Permintaan
Komposisi menteri dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah memasuki tahap finalisasi. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan bahwa kabinet mendatang sudah mengerucut.
“Saya bukan yang akan umumkan, jadi saya tidak paham. Tapi saya kira finalisasi sudah mulai mengerucut,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024).
Muzani mengakui bahwa ia tidak mengetahui sejauh mana pengerucutan komposisi kabinet berlangsung. Ia memperkirakan bahwa tahap ini sudah menyentuh jumlah nomenklatur dan nama calon menteri.
“Namun, itu belum sepenuhnya mengerucut; mungkin baru mulai mengerucut di portofolio, jumlah, dan nama-nama,” tambahnya.
Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa simulasi kabinet presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, akan rampung menjelang pelantikan pada 20 Oktober 2024.
Sementara itu, pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, menyoroti potensi biaya yang muncul akibat pemecahan kementerian, termasuk untuk pergantian nama dan administrasi lainnya.
Feri memperingatkan bahwa banyaknya kementerian tidak selalu menjamin efektivitas kabinet (Andi Ahmad).
