BERITA.KOTA.ONLINE.PAPUA- Komnas HAM Propinsi Papua Fritz Ramanday, mengapresiasi kebijakan Kapolri soal rekrutmen tes masuk Polisi.
Fritz Ramanday menilai kebijakan Kapolri tersebut menunjukkan keberpihakan Polri untuk masyarakat Papua yang lebih baik di masa mendatang.
Fritz Ramanday mengungkapkan terdapat 3 alasan ia mengapresiasi kebijakan Kapolri tahun ini.
“Kebijakan ini adalah kebijakan yang berpihak untuk Papua yang lebih baik di masa mendatang,” imbuh dia
3 alasan kebijakan itu kata Fritz pertama terkait rekrutmen pembukaan sub Panda di Papua, yang kedua perubahan pembatasan usia dari 21 tahun menjadi 25 tahun, ketiga soal kouta 70 persen untuk anak Papua masuk Polri.
“Saya apresiasi Polda Papua yang pada rekrutmen tahun ini dengan membuka sub panda di Timika dan panda di Jayapura,” ungkap Fritz, Senin (20/5/2024).
Langkah itu menurut Fritz mempermudah anak-anak Papua mengikuti tes karena pembukaan Sub Panitia Daerah (Sub Panda) di Timika dan Jayapura.
Pritz juga mengapresiasi kebijakan Kapolri Jenderal Listyo terkait usia masuk polri maksimal 25 tahun khusus anak papua.
Fritz mengatakan kebijakan ini memperluas kesempatan bagi pemuda di Papua untuk memiliki karier di kepolisian.
“Juga usia dari 21 menjadi 25, terutama secara khusus bagi anak-anak Papua,” tutur Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM itu.
Selain itu Fritz juga mengapresiasi kebijakan Jenderal Listyo menambah kouta 2000 calon siswa dimana 70 persen kouta itu untuk anak asli Papua.
“Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolri Drs Listyo Sigit Prabowo atas kebijaksanaannya memberikan kuota 2.000,”ucapnya.
“Ini adalah kebijakan afirmatif dalam konteks ekonomi khusus dalam merekrut anak-anak Papua,” tambahnya.
Firtz menilai kebijakan Kapolri merupakan langkah inovasi menggandeng Komnas HAM sebagai pengawas eksternal.
Itu menunjukkan, Polri memberikan ruang seluas-luasnya Komnas HAM untuk mengawasi seluruh tahapan seleksi anggota Polri sebagai bentuk transparansi.
“Kami memiliki MoU dengan Mabes Polri, tapi juga dengan pihak BNNP, pihak RRI dan media.
“Ini menunjukkan Polda ingin menunjukkan bahwa seluruh tahapan transparan,” pungkas Fritz (Rakhmansya).
